KALTENGLIMA.COM - Lima Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu akibat banjir yang merendam kawasan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kapuas, Aswan, menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang terdampak dan diliburkan selama satu hingga tiga hari ke depan mencakup SDN 1 Sei Pinang, SDN 2 Sei Pinang, SDN 1 Lawang Tamang, SDN 1 Tanjung Rendan, serta SDN 1 Jakatan Masaha.
Keputusan untuk meliburkan sementara sekolah-sekolah ini diambil setelah Dinas Pendidikan menerima laporan dari Koordinator Wilayah Mandau Talawang yang menyebutkan bahwa banjir telah mengganggu aktivitas belajar mengajar di lima sekolah tersebut.
Baca Juga: Kini Jabat Dirut ID Food, Berapa Gaji Orang Anak Buah Haji Isam?
Pengumuman terkait kebijakan ini disampaikan setelah pemerintah daerah menggelar pelepasan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di tiga kecamatan, yaitu Mandau Talawang, Pasak Talawang, dan Mantangai.
Acara pelepasan bantuan berlangsung di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas.
Di samping kebijakan libur sementara, Dinas Pendidikan Kapuas juga sedang melakukan pendataan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang terkena dampak banjir.
Baca Juga: Kemnaker Selenggarakan Mudik Gratis, Operasikan 229 Bus
Langkah ini bertujuan untuk menilai tingkat kerusakan yang terjadi serta mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani agar sekolah dapat kembali beroperasi dengan normal.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD Kapuas, puluhan fasilitas pendidikan di tiga kecamatan terdampak banjir.
Di Kecamatan Mantangai, tercatat 14 fasilitas pendidikan yang mengalami dampak, sementara data mengenai kondisi sekolah di Kecamatan Mandau Talawang dan Pasak Talawang masih dalam proses verifikasi.
Baca Juga: Perputaran Uang pada Lebaran Diperkirakan Menurun, Ini Penyebabnya
Banjir yang melanda kawasan tersebut tidak hanya menghambat proses pembelajaran, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan pada infrastruktur sekolah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk memastikan kelangsungan pendidikan bagi para siswa.