KALTENGLIMA.COM - PSSI mengecam keras insiden yang terjadi pada pertandingan sepakbola Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara antara Aceh dan Sulawesi Tengah di Stadion Dimurthala, Banda Aceh, pada Sabtu, 14 September 2024.
Kejadian ini melibatkan dugaan ketidakadilan wasit dan pemukulan terhadap wasit, yang kini berpotensi memicu sanksi terberat bagi para pelakunya.
Permasalahan bermula dari keputusan wasit Eko Agus Sugih Harto yang dinilai kontroversial, seperti tidak memberikan pelanggaran saat pemain Sulawesi Tengah (Sulteng) ditendang kepalanya di kotak penalti, dan mengeluarkan dua kartu merah untuk pemain Sulteng pada menit ke-75 dan ke-84.
Baca Juga: Erick Thohir akan Usut Insiden Kontroversial Laga PON Aceh 2024
Puncak kekesalan terjadi di menit ke-90+6 ketika wasit memberikan penalti kepada Aceh atas pelanggaran ringan. Merasa diperlakukan tidak adil, salah satu pemain Sulteng melayangkan pukulan ke arah wasit, sehingga laga sempat dihentikan untuk memberikan perawatan kepada wasit.
Setelah kejadian tersebut, wasit yang dipukul tidak dapat melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh wasit lain.
Aceh kemudian mendapatkan penalti lagi yang berhasil ditepis kiper Sulteng, tetapi wasit memberikan penalti kedua setelah menganggap ada handball oleh pemain Sulteng, meskipun tayangan ulang menunjukkan bola tidak mengenai tangan.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi peristiwa ini dengan tegas, menyebutnya sebagai tindakan yang memalukan bagi sepak bola Indonesia.
Erick memastikan bahwa PSSI akan melakukan investigasi mendalam terkait kepemimpinan wasit yang dianggap tidak adil, serta aksi tidak sportif dari pemain yang memukul wasit.
Ia menekankan bahwa sanksi berat akan diberikan, termasuk kemungkinan larangan seumur hidup bagi wasit atau pihak lain yang terbukti mengatur hasil pertandingan.
Baca Juga: Menang Dramatis! Putri KW Melesat ke Final Hong Kong Open 2024
Erick juga menekankan bahwa meskipun ada dugaan ketidakadilan dari wasit, tindakan kekerasan seperti pemukulan terhadap wasit tetap tidak bisa dibenarkan dan memiliki konsekuensi hukum.