MUARA TEWEH – Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, menekankan pengawasan penggunaan dana desa bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ini dikatakan Wabup Felix saat mehadiri Rapat Koordinasi dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Barito Utara dan Kejari setempat, di Aula Barakati, Rabu, 19 November 2025.
Bupati Barito Utara dalam sambutan yang dibacakan, Wakil Bupati Felix, menuturkan penandatanganan MoU ini merupakan momentum penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap anggota BPD memahami tugas, wewenang, serta batasan hukum yang mengatur peran pengawasan," ujarnya dikutip dari Humas Barut.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini, menurutnya, dapat dicapai melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, dan sinergi antar-BPD.
"Kerja sama pengawasan ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa," jelas Felix.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh anggota BPD untuk bersinergi dalam mengawal dana desa. "Kita harus bekerja sama untuk memastikan dana desa digunakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
Sementara, Ketua Panitia kegiatan, Imbran Rosadi, dalam laporannya menyampaikan tujuan acara ini adalah sebagai upaya pencegahan.
"Adapun untuk peserta dihadiri oleh 93 ketua BPD se-Barito Utara dan 207 anggota BPD dari 561 jumlah anggota BPD se-Kabupaten Barito Utara," ucap Imbran.
Kegiatan yang dihadiri oleh Unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah, Para Camat, Anggota BPD, serta undangan terkait ini ditutup dengan penandatanganan MoU secara simbolis antara Abpednas dan Kejaksaan Negeri Barito Utara.