"Beberapa proyek strategis yang akan dialokasikan pada 2026 antara lain pembangunan Mall Pelayanan Publik, pembangunan Balai Latihan Kerja, serta pembangunan infrastruktur dasar secara merata," tutur Shalahuddin.
Terhadap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bupati menyambut baik perhatian fraksi terhadap ketergantungan pendapatan daerah pada transfer pusat. Sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah akan melakukan perbaikan tata kelola perpajakan daerah melalui inovasi digital seperti aplikasi My Simpatda, Tapping Box, My BPHTB, dan Si-Bagaj/MyPBB.
"Ekstensifikasi pajak akan dilakukan secara selektif dan proporsional tanpa membebani umat," sebutnya.
Pemerintah juga berkomitmen mengalokasikan belanja daerah untuk sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan (minimal 20%), kesehatan, infrastruktur wilayah, serta ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial. Pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui sistem e-procurement.
"Terkait kewajiban CSR, reklamasi, dan kontribusi PAD dari sektor pertambangan, kami menegaskan hal ini menjadi tanggung jawab perusahaan dan pemerintah akan melakukan pengawasan yang ketat," paparnya
Penegasan Terkait Pokok Pikiran DPRD dan Defisit Anggaran Bupati menegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD(Pokir) akan diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah melalui mekanisme yang diatur dalam SIPD RI dan peraturan perundang-undangan.
"Mengenai defisit anggaran, kami kembali menegaskan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah, yang akan ditutup dengan penerimaan pembiayaan, termasuk SiLPA tahun sebelumnya," pungkas Shalahuddin.