KALTENGLIMA.COM - Muara Teweh - Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung di dalam Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, berencana akan melakukan demo atau unjuk rasa di kantor Bupati Barito Utara.
Aksi ratusan anggota BPD ini, menuntut kenaikan tunjangan jabatan dan terkait pembayaran BPJS kesehatan.
Baca Juga: Konsep Member Unlimited NCT Akan Berhenti di Unit NCT Tokyo
Informasi yang dihimpun di Kaltenglima.com, aksi damai ratusan anggota BPD dari perwakilan 93 desa yang ada, Akan dilaksanakan pada Senin, 27 Februari 2024.
Kordinator aksi, Supriadi N, dikonfirmasi jumat petang membenarkan jika mereka akan mendatangi Kantor Bupati Barito Utara, Senin depan.
Baca Juga: Doni Salmanan Dipenjara 8 Tahun dan Dimiskinkan, Dinan Sang Istri: Aku Mencintaimu Tanpa Syarat
Baca Juga: Usai Dicopot Sri Mulyani, Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Mundur dari Jabatan Sebagai ASN
"Kami ingin menyampaikan aksi damai, menuntut kenaikan tunjangan BPD minimal Rp500.000. Selain itu menuntut BPJS kesehatan di bayar oleh pemerintah daerah. Kami sudah lapor ke pihak kepolisian terkait aksi ini," ujar Supriadi, Jumat 24 Februari 2023.
Supriadi yang kini menjabat Ketua BPD Desa Pari menjelaskan, sebenarnya tahun ini ada kenaikan tunjangan Rp200.000.
Namun, kata dia, tidak sesuai dengan usulan mereka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tahun kemarin.
Baca Juga: Dosen UII yang Dikabarkn Hilang, Kini Sudah Ditemukan
"Kami meganggap kenaikan Rp200.000 adalah kenaikan tunjangan daerah, dimana semua pegawai disamaratakan naik Rp200.000. Artinya meski tanpa diusul karena memang saatnya naik lalu disamaratakan semua kenaikan," bebernya.
Dikatakannya, kenaikan tunjangan semestinya sesuai denga usulan semua perangkat BPD se Barito Utara.
Gaji BPD saat ini Rp1.250.000 dan diusulkan kenaikan menjadi Rp2.400.000. Namun saatt RDP tahun lalu, Pemkab tidak bisa mengakomodir usulan kenaikan sebesar itu.