KALTENGLIMA.com, Muara Teweh - Kalangan DPRD Barito Utara (Barut) mengapresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10.
Dalam hal Ini Pemkab Barito Utara terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Kegiatan di laksanakan di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya, Selasa 2 Juli 2024.
Baca Juga: Fitur Baru Google Maps: Buat Konvoi Tanpa Ribet!
Dalam kegiatan ini pemkab Barito Utara dihadiri oleh Pj Bupati Drs Muhlis didampingi oleh Ketua DPRD Barito Utara Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
Ketua DPRD Barito Utara Ir. Hj Mery Rukaini, M.IP berharap, dengan adanya pemeriksaan ini, pengelolaan keuangan di Kabupaten Barito Utara dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Tren Cek Khodam Sampai ke Kalangan Atlet, Maarten Paes Ikut Penasaran
Baca Juga: Gugat Cerai Sexy Goath, Ini Alasan Juliette Angela
"Kami telah menerima LHP Tahun Anggaran 2023, kami akan mempelajari hasil pemeriksaan ini dengan seksama dan menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah," kata Mery.
Menurutnya DPRD Barito Utara terus berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Barito Utara agar menjadi lebih baik lagi di masa depan.
"Diharapkan kepada Pj Bupati Barito Utara bersama-DPRD kabupaten Barito Utara secepatnya setelah kembali ke Muara Teweh untuk kita bahas hal-hal yang menjadi temuan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan," terang Mery.(*)