MUARA TEWEH – Pengurangan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah pada tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran serius di Kabupaten Barito Utara. Keresahan ini disampaikan secara langsung oleh Fraksi PKB DPRD Barito Utara kepada anggota DPR RI Fraksi PKB, Hj Ratna Juwitasari.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Barito Utara, Nurul Anwar, mengungkapkan bahwa penurunan dana transfer untuk Barito Utara cukup signifikan. Kondisi ini, menurutnya, langsung mengancam kelangsungan program-program dari Bupati terpilih.
"Untuk program 100 hari kerja bupati terpilih masih bisa dilaksanakan di dalam APBD Perubahan. Tetapi di 2026, mungkin akan sedikit terhambat karena pengurangan dana transfer daerah," ujar Nurul Anwar dalam pertemuan tersebut.
Ia menegaskan, jika kondisi ini berlangsung sepanjang 2026, maka pihaknya memastikan program kepala daerah untuk tahun tersebut akan terhambat. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan nyata setelah belanja pegawai yang membengkak menyisakan ruang fiskal yang sangat sempit untuk program pembangunan.
Anwar menjelaskan, APBD Barito Utara 2026 sebesar Rp 1,6 Triliun sudah habis Rp 1 Triliun untuk belanja pegawai, menyusul penerimaan lebih dari 1.000 PNS. "Sisa APBD hanya Rp 600 miliar. Maka sisa inilah nantinya diotak-atik untuk belanja modal, barang dan jasa, operasi, plus program bupati," pungkasnya.
Keresahan ini telah disampaikan ke publik, dan Fraksi PKB DPRD berharap ada solusi dari pusat agar dana transfer kembali normal.