KALTENGLIMA.com, Muara Teweh - DPRD Barito Utara menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dalam waktu dekat. Terkait masih timgginya LPG bersubsidi 3 kg di wilayah Kabupaten Barito Utara.
RDP dijawalkan dengan mengundang pihak dari Pertamina, seluruh agen dan juga pangkalan. Selain itu, mengundang Ketua Tim Penertiban dan Pemantauan LPG bersubsidi, dan seluruh aparat penegak hukum(APH) Barito Utara.
Baca Juga: Intip Manfaat Jagung untuk Kesehatan Tubuh
Baca Juga: Intip Profil Xooos, YouTuber Korea yang Diisukan Jadi Pacar Aktor Park Seo Joon
Ketua Komisi III DPRD Barito Utara H Tajeri mengatakan, pihkanya ngin mengetahui sejauh mana ketegasan pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan yang sudah lama dan berlarut-larut ini.
"Ketua Satgas dan penertiban dari Pemkabnya, Sekda kita undang hadir, Kapolres, Kajari dan juga Dandim 1013. Kita ingin tahu kenapa belum dilakukan penertiban dan tindakan tegas terhadap mereka yang menikmati keuntungan dari penjualan LPG bersubsidi ini," tegas H Tajeri, Selasa 20 Juni 2023.
Baca Juga: Amalan di Bulan Dzulhijjah, Simak Ulasannya
Baca Juga: Wabup Murung Raya Rejikinoor Cek Stok dan Kualitas Beras di Gudang Bulog
DPRD lanjut dia, ingin mengetahui sejauh mana ketegasan pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan yang sudah lama dan berlarut-larut ini.
"Jadi kita di DPRD tetap menuntut janji dari Pemda sendiri yang akan menertibkan dan menindak oknum-oknum nakal. Hal ini juga pertaruhan bagi Bupati Nadalsyah dan Wakil nya Sugianto Panala. Sudah diujung masa akhir jabatan, sukses membangun tapi belum bisa membantu masyarakat dalam hal mendapatkan harga wajar LPG bersubsidi," terang politis Gerindra ini.
Baca Juga: Park Seo Joon dan YouTuber Xooos Dikabarkan Dating, Agensi : No Komen
Baca Juga: Taeyeon Akan Gelar Konser ‘The Odd of Love’ di Jakarta
Ia mengajak Pemkab Barut berlajar dengan daerah lain yang sukses menerapkan HET. di Banjarmasin Kalsel bisa jadi contoh. Sukses menerapkan harga HET hingga ke pedagang eceran.
"Pemkot Palangka Raya pun bisa menertibkan, sampai berani menutup pangkalan terbukti nakal. pertanyaannya di tempat kita sejak lama tidak bisa. Kenapa dan mengapa. Saya berharap pemerintah daerah serius menangani masalah LPG bersubsidi ini," tegasnya. (*)