KALTENGLIMA.com, Muara Teweh - Fraksi Gerindra Barito Utara menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Dalam pemandangan umum fraksi Gerindra ada beberapa Saran dan masukan terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2022.
Baca Juga: Warner Music Korea Buka Suara Usai Dituding Agensi FIFTY FIFTY Jadi Pihak Eksternal
Baca Juga: 2 Balita Kakak Adik Tenggelam di Kali Surabaya Saat Ditinggal Beli Bakso
Mustafa Joyo Muchtar menyampaikan 5 saran dan masukan terkait Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
"Setelah kami mencermati dan memperlajari pidato pengantar Bupati Barito Utara Nadalasyah terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Maka fraksi kami mengajukan saran dan masukan sebanyak 5 point," kata MUstafa Joyo Muchta selaku juru bicara Fraksi Gerindra Barito Utara saat rapat paripurna di gedung DPRD, Senin 26 Juni 2023.
Baca Juga: Jelang Piala Dunia U-17, Erick Thohir Tunjuk Bima Sakti Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Adapun kelima point masukan dan saran itu antara lain sebagai berikut :
Hal yang menjadi saran dan koreksi dari BPK RI agar segera ditindaklanjuti.
Mengenai realisasi belanja sebesar Rp1.268.831.766.307, 23 (87,30 persen). a. Dari hasil perhitungan realisasi atas APBD tahun 2022 sebesar Rp1.352.277.747.898, termasuk di dalamnya belanja subsidi dengan realisasi(0,99 persen). b. Belanja tak terduga (0 persen). c. Badan pengelolaan keuangan dan aset realisasi 59,88 persen (pagu anggaran Rp30.134.574.982, dengan realisasi Rp18.045.406.830). d.Belanja jasa konsultasi kontruksi realisasi (37,27 persen). e.Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dengan anggaran Rp7.405.639.639, realisasi Rp3.947.399.639 atau (53,30 persen).
Baca Juga: Hwang Minhyun Akan Gelar Konser Solo Agustus Mendatang
Baca Juga: Gempa Berkekuatan M 4,5 Guncang Malang
f. belanja modal gedung dan bangunan tugu titik kontrol pasti dengan anggaran Rp3.379.500.000, realisasi Rp874.397.000 (25,87 persen). g. Belanja modal bangunan pengamanan sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dengan anggaran Rp12.561.913.000, realisasi Rp4.462.323.900 (35.52 persen). h.Belanja modal aset tidak berwujud dengan anggaran Rp145.000.000 realisasi Rp9.700.000 (6.69 persen). "Point a sampai h, kami fraksi Gerindra mohon penjelasan," kata Mustafa.
Baca Juga: Netflix Tanggapi Kabar Kim Si Eun yang Dikabarkan Akan Membintang ‘Squid Game 2’
Mengenai belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota ke desa, pagu anggaran tidak ada dananya. tetapi realisasi ada sebesar Rp77.474.833.000.