KALTENGLIMA.COM – Agustiar Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah menekankan bahwa program transmigrasi yang digagas pemerintah pusat haru smemprioritaskan kepentinga masyarakat lokal.
Disampaikannya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melindungi dan memperdayakan penduduk asli daerah.
“Kan sudah saya katakan, misi kami itu ingin menjadikan orang lokal itu menjadi tuan rumah di tanah sendiri,” ujar Agustiar pada Rabu, 24 Juli 2025.
Baca Juga: Bukti Ancaman DJ Panda dan Foto USG Diserahkan Erika Carlina ke Polisi
Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran sejumlah pihak mengenai potensi masuknya program transmigrasi baru ke wilayah Kalimantan Tengah, yang dinilai bisa berdampak pada ketersediaan lahan serta ketimpangan sosial bagi masyarakat lokal.
Namun Gubernur memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi di tingkat provinsi mengenai penempatan transmigran baru di Kalteng.
“Ya, kira-kira begitu ya,” ucap Agustiar saat kembali ditegaskan apakah warga lokal akan tetap menjadi prioritas dalam program tersebut.
Baca Juga: KPK Akan Segera Umumkan Tersangka Kasus CSR Bank Indonesia
Tak hanya itu, ia menambahkan berdasarkan komunikasi terakhir dengan Komisi V DPR RI dan pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), tidak ada rencana konkret menjadikan Kalteng sebagai lokasi utama dalam gelombang transmigrasi yang akan datang.
“Kami bagian dari NKRI. Kalau ada penolakan, itu hal biasa, bagian dari dinamika. Tapi kemarin dari informasi Komisi V, kata Pak Dirjen, tidak ada pembahasan soal itu untuk Kalteng,” jelasnya.
Pernyataan Gubernur ini menjadi respons atas suara publik dan tokoh-tokoh lokal yang menyuarakan kekhawatiran mengenai kemungkinan masuknya transmigran tanpa koordinasi jelas serta tanpa keterlibatan masyarakat lokal dalam prosesnya.
Baca Juga: Mudah dan Gratis! Ini Cara Melacak Lokasi Pemiliki Nomor HP
Agustiar menegaskan, Pemprov Kalteng akan terus mengawal isu ini agar kebijakan pusat tetap berpihak dan berpijak pada kondisi riil serta aspirasi masyarakat daerah.
***