muara-teweh

Ratusan Anggota BPD Barito Utara Demo Tuntut Kenaikan Tunjangan, Wakil Bupati : Beri Kami Waktu

Senin, 27 Februari 2023 | 22:04 WIB
Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam wadah Organisasi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Barito Utara saat demo menuntut kenaikan tunjangan di Halaman Kantor bupati, Senin (27/2/2023). (Kalteng Lima)

KALTENGLIMA.COM, Muara Teweh – Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam wadah Organisasi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) melakukan aksi demo menuntut kenaikan tunjangan, di Kantor Bupati Barito Utara, Senin 27 Februari 2023.

Baca Juga: DPRD Barito Utara Kaji Banding Terkait Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Aki damai ratusan anggota BPD yang tergabung dalam wadah Organisasi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dikawal ketat puluhan polisi dan juga TNI.

Ratusan anggota BPD sempat hendak bertahan di kantor bupati Barito Utara sebelum ada keputusan terkait tuntutan dari pemerintah daerah.

Baca Juga: BRI Liga 1 : Bali United Menang 3-1 Lawan Persie Solo

Namun usia Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra yang menemui ratusan pendemo di halaman kantor bupati, meminta mereka memberi waktu pemkab mempelajari tuntutan, berdasarkan anggaran tersedia, ketentuan undang-undang serta aturan hukum berlaku.

“Pengambil keputusan belum ada, tapi semua tuntutan akan kami bahas setelah ini, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai hal. beri kami waktu, kalau di desak hari ini juga tentu kami tidak bisa,” kata Wakil Bupati Sugianto Panala Putra menyampaikan di hadapan ratusan pendemo.

Baca Juga: Driver Ojol di Pontianak Dibegal Hingga Tewas, Sang Istri Sempat Punya Perasaan Tidak Enak

Supriadi N selalu Kordinator aksi, mengatakan, aksi demo ini digelar mengingat sejak 8 bulan lalu sudah menyampaikan usulan. Tapi tidak ada di realisasi. karenanya, aksi ini dilakukan dengan harapan pemerintah daerah mau mendengarkan tuntutan, kenaikan tunjangan dan pembayaran BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah.

“Tunjangan jabatan kami sampai saat ini hanya Rp1.250.000. Berbeda dengan kabupaten lain sampai Rp2.000.000 per orang. Lalu mengenai biaya operasional, benar saja angkanya besar dari Rp50 juta sampai Rp60 Juta, tetapi kenyataan yang di anggarkan oleh desa tidak sesuai," terangnya.

Baca Juga: Hasil BRI Liga 1 : Persib Bandung Tumbang di Kandang Barito Putera

"Makanya kami menuntut kenaikan tunjangan, meski tidak juga harus sama dengan daerfah lain, hanya minta kenaikan Rp500.000. Kalau ada kenaikan Rp200.000, itu memang pemerataan semuan perangkat daerah naik, termasuk kami anggota BPD,” tambahnya dalam orasi.

Usai berorasi, pendemo meminta berita acara kesepakatan. Dan saat permintaan itu terus di desak, Wakil Bupati Sugianto Panala Putra akhirnya, meminta Ketua Abdepnas Imron Rosadi dan Sekretaris Abdepnas Supriadi N berunding di ruag Wakil Bupati. Sementara peserta demo yang lain diminta bertahan di luar.

Baca Juga: Terpilih Jadi Model Baru, McDonald’s Korea Akan Rilis Menu ‘NewJeans Meal’

Halaman:

Tags

Terkini