KALTENGLIMA.COM - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald J Trump berencana akan merelokasi sejumlah orang dari 2 juta warga Palestina di Gaza ke Indonesia untuk sementara waktu. Rencana tersebut saat ini masih didiskusikan oleh sejumlah pihak.
Hal itu disampaikan oleh salah satu tim transisi Trump dalam wawancara dengan NBC News. Mulanya, pejabat tim transisi itu mengungkapkan utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana untuk berkunjung ke jalur Gaza sebagai bagian dari upayanya menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Witkoff juga dilaporkan berencana selalu hadir di wilayah itu selama beberapa minggu dan bulan mendatang untuk memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Karena, pihak Trump yakin ada sejumlah pihak berencana membatalkan perjanjian dan menghentikan pembebasan sandera.
"Anda harus berada tepat di atasnya, siap untuk memadamkan masalah jika hal itu terjadi," kata pejabat tersebut.
Baca Juga: 2 Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza Terdeteksi: Berjenis Kelamin Perempuan Dewasa
NBC menyebut selain mengelola fase kesepakatan saat ini dan menegosiasikan fase berikutnya, Trump dan timnya juga berupaya mencari solusi jangka panjang.
"Jika kita tidak membantu warga Gaza, jika kita tidak membuat kehidupan mereka lebih baik, jika kita tidak memberi mereka harapan, maka akan terjadi pemberontakan," kata pejabat transisi tersebut.
Salah satu hal yang disusun pihak Trump yaitu merelokasi warga Gaza. Laporan NBC menyebut pejabat tim transisi itu mengatakan pihaknya tengah berdiskusi untuk merelokasi 2 juta warga Palestina untuk sementara waktu ke sejumlah negara salah satunya Indonesia.
Baca Juga: Buntut Heboh Ditegur Warga LA, MKD Bakal Minta Klarifikasi Uya Kuya
"Pertanyaan mengenai bagaimana membangun kembali Gaza masih menjadi pertanyaan, serta di mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi untuk sementara waktu. Indonesia, misalnya, merupakan salah satu negara yang sedang didiskusikan untuk mengetahui lokasi tujuan dari negara-negara tersebut," kata pejabat transisi tersebut dalam laporan NBC News.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga sudah merespons kabar tersebut. Kemlu menyatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi mengenai rencana relokasi itu.
"Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini," ujar Jubir Kemlu Rolliansyah Soemirat kepada wartawan.