KALTENGLIMA.COM - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul secara resmi memperoleh persetujuan kerajaan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, sebuah keputusan yang membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum nasional yang dijadwalkan berlangsung paling lambat Februari 2026.
Ketetapan tersebut diumumkan melalui lembaran negara pada Jumat, 12 Desember, dan diambil dengan pertimbangan bahwa pemerintahan minoritas yang dipimpinnya dinilai tidak cukup kuat dalam menghadapi berbagai persoalan nasional, mulai dari tekanan ekonomi hingga meningkatnya ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja.
Berdasarkan ketentuan hukum di Thailand, pemilu wajib digelar dalam waktu 45 hingga 60 hari setelah parlemen dibubarkan, sehingga pemungutan suara dipastikan terlaksana sebelum tenggat Februari 2026.
Baca Juga: Antisipasi Bibit Siklon 93S, BMKG Imbau Daerah Bali–Jawa Perkuat Mitigasi
Anutin sendiri terpilih sebagai perdana menteri pada 5 September 2025 dengan dukungan Partai Rakyat yang sebelumnya berada di barisan oposisi, menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang dicopot Mahkamah Konstitusi akibat pelanggaran etika terkait bocornya rekaman percakapan dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen.
Selama sekitar tiga bulan masa pemerintahannya, Anutin menghadapi kritik tajam, khususnya atas penanganan banjir besar di wilayah selatan Thailand serta respons yang dinilai lemah terhadap meningkatnya ketegangan militer di perbatasan dengan Kamboja, sementara perbedaan sikap antara Partai Bhumjaithai dan Partai Rakyat mengenai rencana amandemen konstitusi turut memperkeruh stabilitas politik di Bangkok.
Pembubaran DPR pun dipandang sebagai langkah strategis untuk mengembalikan mandat kepada rakyat dan membuka peluang terbentuknya pemerintahan baru yang lebih solid, seiring Thailand memasuki masa transisi politik menjelang pemilu yang diperkirakan akan berlangsung ketat.