KALTENGLIMA.com, Muara Teweh- Distribusi gas elpiji bersubsidi kembali marak di pegagang eceran, akibat pengawasan yang mulai kurang.
Selain itu, akibat maraknya elpiji di tingkat eceran membuat harga juga ikut mengalami kenaikan. Dijual jauh dari harga eceran tertinggi (HET).
Kalangan DPRD meminta Pj Bupati Barito Utara menurunkan tim Satgas guna menertibkan dan mencari tahu dari mana asal pasokan elpiji bersubsidi marak menumpuk di pedagang eceran.
Baca Juga: Sebuah Mobil Brio Pameran Menabrak Pengunjung di Mall Paragon Semarang, Diduga Tak Bisa Nyetir
Baca Juga: Israel Jatuhkan Bom di Universitas Al-Azhar Gaza, Telan 15 Korban Jiwa!
"Saya minta kepada Pj. Bupati harus melanjutkan SK Tim Satgas elpji 3 Kg berjalan sebagaimana mestinya. Aturan jelas dan tegas, jangan dibelokan kekanan atau kekiri, harus tegak lurus. Apabila Pemda tidak bisa menertibkan, saya akan melaporkan masalah ini ke PT. Pertamina Pusat," kata anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri kepada media ini, Senin 06 November 2023.
Menurut Legislator Gerindra ini, di sejumlah kios eceran harga jual elpiji jauh di atas HET. Malah ketersediaan barang menumpuk. baik di jalan Sudirman sampai jalan Sengaji Hulu. Angkutan distribusi menggunakan sepeda motor bersayap juga ramai di jalan.
Baca Juga: Wajib Diketahui! 5 Kebiasaan Harian yang Bisa Bikin Terlihat Lebih Cerah dan Awet Muda
Baca Juga: Hadiri Aksi Bela Palestina di Monas, Ini Puisi Menyentuh Menlu Retno Marsudi Untuk Gaza
"Semua kembali bebas karena tidak ada penertiban dan mengawasan baik dari intansi terkait dan juga tim satgas. Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat yang kembali kesulitan mendapatkan harga elpiji sesuai HET. Kita Pertanyakan Satgas, bekerja atau tutup mata," terangnya.
Lagi tambah dia, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) yang baru dilantik mana actionnya, apakah baru mempelajari aturannya.
Baca Juga: Update Final Hylo Open 2023 - Rehan/Lisa Runner Up
"Kita tunggu kinerjanya, kalau tidak mampu sebaiknya mundur saja jadi Kepala Dinas. Apa tidak kasihan masyarakat yang kurang mampu jadi sulit mendaptkan harga wajar elpiji bersubsidi. Kita masih membicarakan yang diperkotaan. Belum lagi masalah di pedesaan yang tidak ada pangkalan dan sampai saat ini tidak pernah mendapatkan harga sesuai HET. Lalu sudahkah dipikirkan dampak ke tahun depan mereka tidak bisa membeli elpiji berusbsidi lantaran belum terdaftar di data base pertamina," kata Tajeri.
Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin), Dewi Handayani melalui kabid Perdagangan, Marwanti mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan lapngan, terutama ke pangkalan-pangkalan yang ada.