KALTENGLIMA.com, Muara Teweh- Hingga memasuki bulan Maret 2024 rekomendasi persetujuan evaluasi Perda APBD 2024 Kabupaten Barito Utara belum disetujui atau dikeluarkan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran.
Terkait dengan belum disetujuinya Perda APBD itu, DPRD Barito Utara bersama Pemerintah daerah setempat kembali mendatangi Kemendagri. Hal ini untuk mengetahui dan berkonsultasi soal rekomendasi Perda APBD yang belum juga disetujui.
Baca Juga: Profil Kim Bora Pemain Drama SKY Castle yang Akan Segera Menikah
Anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri mengatakan, ada sebanyak 8 anggota DPRD ikut mengawal Pemkab Barito Utara dan mempertanyakan langsung ke Kementrian Dalam Negri.
Dikatakannya, sudah 3 bulan lebih, yang pembahasan APBD 2024 dilaksanakan di bulan November 2023, oleh Gubernur tidak mau menendatangani evaluasi RAPBD 2023, maka langkah Pemda ke Kemendagri.
Baca Juga: Harapan Pj Bupati Barito Utara di Acara Pama SMM Healthy Award 2024
Baca Juga: Terlibat Cinlok! Kim Bora Akan Segera Menikah dengan Sang Kekasih Jo Bareun
"Kami sudah berada di Jakarta besok kami di jadwal bertemu pihak di Kemendagri. Harapan kita tentu semoga cepat ditandatangani oleh Kementrian sebab banyak keluh kesah. Salah satunya pegawai honorer belum gajihan," kata Tajeri dikonfirnasi, Selasa (05/3/2004).
Sebelumnya, Pj Bupati Barito Utara, Muhlis mengaku rekomendasi evaluasi Perda APBD 2024 belum turun, sehingga Pemkab Barito Utara di minta berkonsultasi dengan pihak di Kemendagri.
Baca Juga: Polres Murung Raya Cek Ketersediaan Stok Beras
Sebelumnya, Perda APBD 12 kabupaten/kota lainnya di Kalteng sudah tuntas.Terakhir disetujui evaluasinya adalah milik Kabupaten Murung Raya. Padahal sebelumnya, Murung Raya dan Barito Utara sama-sama belum mendapatkan rekomendasi sampai pertengahan Februari 2024.
“Kalau sampai bulan tiga ini belum juga disetujui dan dikeluarkan Gubernur Kalteng, inflasi bakal terjadi di daerah ini. Sebab, penggerak roda perekonomian di daerah ini sebagian besar dari APBD," kata sumber media ini, (*)