Baca Juga: Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono jadi Tersangka, KPK Temukan Penerimaan Gratifikasi
Tajeri berharap, Pemda segera lakukan penegakan hukum yang berlaku. Ini masalah serius yang harus dituntaskan. Subsidi dari uang rakyat, dinikmati oleh rakyat yang seharusnya menikmati, dalam hal masyarakat yang kurang mampu.
Dia juga menyentil fungsi penghawasan pertamina yang di gaji dari uang rakyat, justru diam seribu bahasa.
"Semoga masyarakat bisa bersabar menunggu penertiban yang belum ada kepastian ini," tukas Tajeri.
Baca Juga: Doctor Cha Ungguli Dr.Romantic 3 di Peringkat Drama dan Aktor Paling Menarik Bulan Mei
Pekerjaan rumah pemerintah daerah terus bertambah. Selain menertibkan pemberlakuan harga penjualan LPG bersubsidi sesuai HET. Mereka juga diminta menertibkan pasokan LPG dari luar daerah yang beredar dan di jual bebas di Muara Teweh.
Kabid Perdagangan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagrin), Juni Rantetampang, saat rapat bersama para camat dan para agen, serta pangkalan LPG, Senin 8 Mei 2023 lalu, mengakui, jika hasil temuan pihaknya di lapangan masih ada pangkalan dan agen yang mendistribusiakn LPG bersubsidi ke angkutan pickup dan juga sepeda motor, yang disalurkan lagi ke sejumlah kios serta pangkalan fiktif.
Baca Juga: Pecahkan Rekor 'Itaewon Class', 'Doctor Cha' Jadi Drama Keempat JTBC dengan Rating Tertinggi
"4 Agen sudah pernah kita layansgkan surat teguran akhir bulan lalu, terkait temuan-temuan di lapangan," kata Juni Rantetampang.
Sementara Bupati Barito Utara, Nadalasyah pada rapat bersama intansi vertikal, baru-baru lalu, menegaskan, pihak pemkab sudah mengetahui dan memiliki data agen dan pangkalan mana yang nakal. Namun kata Nadalsyah, saat ini pihaknya masih melakukan pembinaan.
"Nanti jika mereka tidak mau di bina, jangan salahkan pemertintah daerah jika bertindak tegas. Permohonan para agen hendak minta peninjauan HET juga akan kami akomodir," kata Nadalasyah ketika memimpin rapat evalulasi HET, 19 April 2023, lalu.(*)