KALTENGLIMA.COM - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan respons terkait hasil kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyarankan pemerintah agar penyedia jasa internet low earth orbit (LEO) Starlink satelit milik Elon Musk tersebut diprioritaskan melayani daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Plt Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Ismail mengaku jika pihaknya baru menerima hasil kajian KPPU terkait area layanan Starlink di Tanah Air. Untuk diketahui, Starlink masuk dan resmi tersedia akses internetnya di Indonesia pada Mei 2024.
"Ya, baru kita terima itu. Kita mau bahas apa ruangnya Komdigi atau bukan, kita belum tahu," ujar Ismail ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa (3/12/2024)
Baca Juga: Diakuisisi PT MD TV Media, NET TV Resmi Tutup
Ia jugq mengungkapkan pemerintah belum melakukan langkah yang akan diambil seiring dengan sudah diterbitkannya hasil kajian KPPU terkait Starlink di Indonesia.
"Belum, masih dibahas internal. Baru saja 2-3 hari karena baru terima dan kami lagi kaji," ucapnya.
Ismail menambahkan bahwa Komdigi tidak akan meregulasi Starlink jika belum mengetahui secara pasti mengetahui secara pasti menyangkut persoalan cakupan layanan internet antara satelit LEO itu dengan pemain eksisting.
Baca Juga: Poundfit Identik dengan Berisik, Ternyata Ada Maksudnya Lho!
"Ya, makanya kita lihat dulu apakah itu wilayah regulasinya persaingan usaha di Komdigi atau justru di KPPU," kata Plt Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Ismail.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah menyelesaikan kajian terkait layanan internet berbasis satelit, Starlink, yang sempat bikin heboh saat masuk ke pasar Indonesia.
Untuk diketahui, KPPU sudah mengkaji masuknya penyedia jasa internet Low Earth Orbit (LEO) dari berbagai aspek seperti kebijakan Pemerintah, persepsi konsumen, kesiapan infrastruktur atau teknologi, dan konsentrasi pasar jasa internet. Kajian ini mulai dilaksanakan sejak Mei 2024 hingga Oktober 2024, dilakukan melalui diskusi terpumpun (Focus Group Discussion) dengan DPR RI, Kementerian dan Lembaga, asosiasi, pelaku usaha dan akademisi.
Baca Juga: Wow! Oppo Tengah Siapkan Smartphone dengan Baterai 7.000mAh, Bakal Saingi Xiaomi?
Disampaikan Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamenggala kajian itu untuk mendapatkan data primer yang komprehensif, juga dilakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan internet.