KALTENGLIMA.com, Muara Teweh- Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pj Kepala Daerah Seluruh Indonesia yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.
Selain dihadiri oleh seluruh Pj Kepala Daerah se-Indonesia (23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati dan 37 Pj Walikota), Rakor dihadiri juga oleh Mendagri dan Menkeu serta undangan lainnya.
Baca Juga: Dituding Pro Israel, Eric Nam Buka Suara
Dalam Rakor Presiden mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar, mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat, tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino, dalam hal reformasi birokrasi ditekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor.
Baca Juga: Tanggapan Presiden Jokowi Terkait ‘Genosida’ di Tanah Palestina
Baca Juga: Lionel Messi Resmi Jadi Pemenang Ballon d'Or 2023, Raih Bola Emas ke-8
Selain itu, terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024, Kepala Negara menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga. Apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
Selain arahan Presiden di Istana Negara, para Pj Kepala Daerah juga menerima pengarahan dari Mendagri, Menkeu, Kepala BPN, Menkes, Mendikbud RT, dan MenPANRB yang bertempat di Kantor Kemendagri.
Baca Juga: Surpres Diterima DPR, Agus Subiyanto Berpeluang Bakal Jadi Calon Panglima TNI
Muhlis mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan yang disampaikan baik oleh Kepala Negara maupun para menteri. "Sesampainya di Muara Teweh, nanti kita akan koordinasikan dengan instansi terkait mengenai apa-apa yang menjadi titik tekan penyampaian dari Kepala Negara dan para Menteri," kata Muhlis. Khususnya masalah stunting, karhutla, ketersedian pangan dan kesiapsediaan menghadapi Pemilu 2024. Seperti arahan Presiden, kita harapkan nantinya saat Pemilu, para ASN Barut dapat bersikap netral," tutup Muhlis. (*)
