KALTENGLIMA.com, Muara Teweh - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Kecamatan Gunung Purei - Lampeong, sukses dilaksanakan, Senin (26/2/2024).
Acara Musrenbang dibuka oleh Asisten I Eveready Noor Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mewakili Pj. Bupati Barito Utara Drs Muhlis.
Baca Juga: Resep Kue Cucur Gula Merah Empuk Anti Gagal, Camilan Legit Merekah
Ia menjelaskan bahwa tujuan dari Musrenbang Kecamatan adalah untuk membahas dan menyampaikan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjadi prioritas di wilayah tersebut untuk tahun mendatang, yaitu 2025.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan penyampaian usulan program dan kegiatan prioritas desa berdasarkan rapat koordinasi Pra Musrenbang Kecamatan Gunung Purei yang dipimpin oleh Camat Gunung Purei, Bambang Suprianto, SP.
Baca Juga: Hati-hati! Akses Jalan Muara Teweh - Puruk Cahu Km 58 Alami Longsor
Baca Juga: WA Centang 2 Tapi Ditelpon Memanggil, Ini Penjelasannya
Terdapat 6 Program Prioritas yang diusulkan, antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan sarana prasarana, pembangunan infrastruktur pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan Batara Pintar, peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga Kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang Kesehatan, peningkatan produksi, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian dan peningkatan sarana prasarana keagamaan dengan total 64 usulan kegiatan.
Baca Juga: Banjir Terjang Desa Haragandang, Ketinggian Capai 150 Cm
Asisten I Sekda Eveready Noor, menegaskan pentingnya para Aparatur Pemerintah Daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dengan bekerja cerdas dan berpegang pada peraturan yang berlaku. "Demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara," kata dia.
Selain diskusi pembangunan, pada acara Musrenbang kali ini juga diselenggarakan pemberian Vitamin A kepada balita sebagai bentuk perhatian dari Pemerintah Daerah. (*)
