Tinjau Kesiapan PSU Pilkada di Dua Kecamatan, Pj Bupati Barut Minta Masyarakat Ikut Andil Jika Terjadi Pelanggaran Pemilu

KALTENGLIMA.COM, Muara Teweh - Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Lahei Barat dan Kecamatan Lahei dalam rangka meninjau kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2025, Selasa 15/07/2025.

Kegiatan digelar di Aula Kecamatan Lahei Barat dan Kecamatan Lahei dan dihadiri Unsur FKPD, Wakil Ketua II DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, Perwakilan dari TNI/Polri, Para Kades dan undangan terkait lainnya.

Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan berharap, melalui sosialisasi ini, akan memberikan pemahaman secara mendalam kepada Banwaslu Kabupaten Barito Utara, serta Panwascam dan pengawas tingkat desa/kelurahan, tentang pengawasan yang sifatnya melibatkan masyarakat, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu di lapangan.

Baca Juga: DPRD Dukung Program Pelatihan Kerja untuk Tingkatkan SDM, Ini Harapannya

Sehingga seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan PSU tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Beliau juga berharap, melalui kegiatan sosilisasi ini juga dapat memberikan langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan Bawaslu, Panwascam dan pengawas tingkat desa/kelurahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu pada PSU 6 Agustus mendatang.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara teknis pelaksanaan pengawasan pemilu yang bertanggung jawab secara formal adalah Bawaslu, akan tetapi Tim GAKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) pada pelanggaran pemilu adalah Bawaslu bersama Polri, Kejaksaan dan TNI.”

Baca Juga: Gibran Sebut Parfum Gucci dan LV dari Kemenyan, Cek Faktanya

“Nantinya, masyarakat juga terlibat sebagai pengawas partisifatip pada PSU tanggal 6 Agustus mendatang dapat sehingga PSU bisa berjalan lancar, aman dan tertib bebas pelanggaran pemilu”, tambahnya.

Indra Gunawan, menyoroti berita hoax dan isu sara yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di masyarakat Barito Utara, berbagai gejala ini dianggap sangat meresahkan dan merusak budaya demokrasi yang selama ini berkembang dengan baik di Indonesia, khususnya di Kabupaten Barito Utara.