“Mari kita bergandengan tangan membangun Kalimantan Tengah yang semakin berkah, maju, dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045. Semoga UIN terus maju dan menjadi kebanggaan masyarakat Bumi Tambun Bungai,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Agama RI KH. Nasaruddin Umar yang meresmikan UIN Palangka Raya berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2025 tentang mengatur perubahan bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur atas dukungan nyata terhadap pengembangan kampus.
Baca Juga: Densus 88 Temukan Tujuh Peledak di SMA 72 Jakarta
“Perubahan status 11 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), termasuk UIN Palangka Raya, telah melalui proses uji kelayakan yang ketat dan memenuhi seluruh persyaratan. UIN Palangka Raya juga berhasil meraih akreditasi unggul—satu-satunya dan pertama di Kalimantan Tengah—serta menambah empat guru besar baru sehingga kini memiliki sepuluh guru besar dan delapan program studi baru yang sedang diajukan,” ucapnya.
Ia berharap UIN Palangka Raya terus berkembang menjadi universitas unggulan yang tidak hanya fokus pada bidang keagamaan, tetapi juga membuka fakultas favorit seperti kedokteran, pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor UIN Palangka Raya Ahmad Dakhoir juga menyampaikan bahwa proses alih bentuk kampus telah berlangsung hampir sebelas tahun, sejak tahun 2014 ketika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) bertransformasi menjadi IAIN Palangka Raya.
Baca Juga: Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo
“Sejak saat itu, berbagai upaya terus dilakukan oleh para pimpinan, civitas akademika, dan masyarakat Kalimantan Tengah hingga akhirnya, berkat dukungan semua pihak, perjuangan panjang tersebut membuahkan hasil,” ungkapnya.
Rektor juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalteng atas dukungan beasiswa bagi mahasiswa sebanyak 1.000 hingga 2.000 penerima setiap tahun, sebagai wujud nyata kepedulian terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi di daerah.
***