kaltenglima.com,MUARA TEWEH-Alokasi dana sebesar Rp 5 miliar di APBD 2021 untuk pengembangan bumi perkemahan (Buper) di Barito Utara menjadi sorotan wakil rakyat di DPRD. Mereka meminta Pemkab Barut seharusnya lebih memperhatikan pasar.
Selain jadi pusat ekomoni, kondisi pasar saat ini ramai dibincangkan warga. Apalagi saat ini terkait masih banyaknya pedagang Pasar Pendopo tidak mendapat tempat berjualan.
"Harusnya pasar ini yang diperhatikan pemerintah, bukannya Buper yang lagi-lagi mendapat kucuran dana hingga Rp5 miliar di APBD 2021 ini. Lihat sekarang kondisi pasar kita, selain kumuh dan semerawut, kerusakan bangunan terlihat jelas. Belum lagi pedagag mengeluh banyak tidak mendapat tempat berjualan," ujar H Tajeri, anggota DPRD Barito Utara, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Sabtu (22/1/2022).
Ia mengatakan, sebagai wakil rakyat dirinya bersama anggota dewan lain mendukung pemerintah dalam penganggaran biaya renovasi pasar dan pusat perbelanjaan lainnya.
"Kapan perlu dianggaran perubahan bisa dialokasikan oleh pemerintah, baik untuk rehab dan pengembangan Pasar Pendopo dan juga rehab Pusat Perbelanjaan Perkotokan Barito Permai," terangnya.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar), Hajrannor, di gedung DPRD menyebutkan, pada tahun 2018 pihaknya mengajukan usulan pembangunan Pasar Pendopo yang terbakar senilai Rp63 miliar.
Konstruksi bangunan bertingkat tiga dan bangunan itu terkoneksi dengan Pertokoan Barito Permai. Karena pemerintah daerah tidak ada biaya, rencana itu masih sebatas wacana.
Disperindagsar lanjut Hajrannor, melobi ke pusat, dan dapat dana pembantuan sebsar Rp 2,3 miliar.
"Jadi dari dana itulah yang dibangun Pasar Pendopo, ditambah bangunan dari dana APBD daerah sebesar Rp1 miliar untuk 16 kios di depan dan samping. Kami juga sempat kordinasi dengan dinas PUPR minta dimasukkan anggaran pelebaran tanah timbunan di belakang pasar, tetapi tidak dianggarkan," beber Hajran.
Diakhir tahun 2021, saat akan diresmikannya Jembatan Pengulu Iban, Bupati, kata Hajrannor memerintahkan dinas mereka, agar semua pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Panglima Batur hingga ke batas jembatan Butong, masuk ke lokasi Pasar Pendopo. termasuk pula pedagang di Lapangan Hijau.
"Karena lapak dan kios tak cukup, makanya pedagang bangun sendiri kios, menggunakan papan dan atap bekas berjualan di pinggir sungai dan pasar Lapangan Hijau. Kios tidak cukup, maka dilakukan verfikasi, mereka satu Kartu Keluarga hanya bisa dapat satu kios tak boleh lebih.makanya masih ada tersisa ratusan pedagang yang belum mendapat kios dan tengah kita carikan solusinya sampai hari ini," tukas Hajran.
Sementara itu, Handy warga Kelurahan Melayu mengaku mendukung hal yang disampaikan para wakil rakyat. Pemerintah hendaknya lebih memikirkan serius terkait pengembangan kawasan perekonomian seperti pasar.
"Orang yang datang ke Muara Teweh ini pasti kunjungan pertamanya ke pasar. Jadi tidak ada salahnya jika pasar diperbaiki bahkan dibangun megah. Mungkin lebih urgen dari membangun jembatan-jembatan yang menyeberangi Sungai Barito," katanya.
