KALTENGLIMA.COM - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menjalani interogasi intensif setelah ditangkap pada Rabu, 15 Januari 2025, waktu setempat.
Penangkapan ini dilakukan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) terkait tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan menyusul deklarasi darurat militer singkat pada 3 Desember 2024.
Yoon tiba di kantor CIO di Gwaecheon, selatan Seoul, sekitar 20 menit setelah penangkapannya di kediaman kepresidenan di pusat kota Seoul.
Baca Juga: Cara Mudah Cek NISN dan NPSN Secara Online di Situs Resmi
Menurut pernyataan resmi CIO, interogasi dimulai pukul 11.00 waktu setempat di sebuah ruangan yang dilengkapi dengan fasilitas perekaman video.
Proses tersebut diawasi oleh Wakil Kepala CIO Lee Jae Seung, dengan tim kuasa hukum Yoon turut hadir.
Yoon menghadapi tuduhan mengirimkan pasukan militer ke gedung parlemen Korsel untuk menghentikan voting para anggota parlemen yang berencana membatalkan deklarasi darurat militer pada malam 3 Desember.
Baca Juga: Gunung Ibu di Maluku Utara Kembali Erupsi, Status Ditingkatkan Jadi Awas
Deklarasi tersebut, yang hanya berlangsung singkat, telah menuai kontroversi karena dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan.
Setelah dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember 2024, Yoon dinonaktifkan dari tugas kepresidenan.
Ia membela tindakannya sebagai langkah yang diperlukan untuk memperingatkan oposisi utama, Partai Demokrat Korsel, yang ditudingnya menyalahgunakan proses legislatif.
Baca Juga: Mantan Jurnalis Fifi Aleyda Yahya yang Kini Jabat Dirjen KPM Komdigi, Cek Tugas dari Meutya Hafid
Para penyelidik memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon sebelum memutuskan langkah berikutnya, yaitu mengajukan surat perintah penahanan resmi selama maksimal 20 hari atau membebaskannya. Selama masa ini, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Tahanan Seoul di Uiwang, dekat kantor CIO.
Penangkapan Yoon Suk Yeol menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah politik Korea Selatan, mencerminkan ketegangan yang meningkat antara pemerintah dan oposisi.