KALTENGLIMA.COM, MUARA TEWEH – Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada Rabu, 10 September 2025.
Dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi, Bina Husada, fraksi menyatakan setuju untuk melanjutkan Raperda tersebut ke tahap berikutnya.
Namun, persetujuan ini disertai dengan sejumlah catatan penting untuk perbaikan pengelolaan anggaran ke depan.
Baca Juga: Meski Menerima, F-KIR Beri Catatan Khusus Terhadap LKPJ APBD 2024 Barito Utara
"Pertama, fraksi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap jadwal. Penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD di masa mendatang harus benar-benar mengikuti tahapan dan waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan," kata Bina Husada.
Kedua, dalam proses penyelenggaraan anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara diminta untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta peraturan turunannya.
"Hal ini untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan transparan," sebut Politisi PAN ini.
Baca Juga: Fraksi PDIP Setuju LKPJ APBD 2024 Jadi Perda, Beri Catatan Penting
Lebih lanjut, pihaknya menyoroti pentingnya prioritas anggaran. Fraksi Aspirasi Rakyat mengingatkan bahwa masih banyak infrastruktur yang membutuhkan dukungan anggaran.
"Oleh karena itu, fraksi mendorong agar Pemkab Barito Utara dapat menetapkan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas dalam penganggaran tahun berikutnya," terang Bina Husada.
Dalam penutupnya, fraksi Aspirasi Rakyat gabungan partai PKS, Hanura, PAN dan PPP ini berharap agar pola penyerapan anggaran ke depan dilakukan dengan gerak yang berimbang, proporsional, dan berkelanjutan.
"Semua hal itu diperuntukkan agar masyarakat kita Kabupaten Barito Utara bisa sejahtera," tutup Bina Husada.