Komitmen Kesbangpol Barito Utara Menjaga Stabilitas Daerah

KALTENGLIMA.COM, MUARA TEWEH - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barito Utara menghadapi persoalan yang penting sepanjang tahun 2025 ini.

Dari isu nasional hingga bahaya narkoba yang menghantui masyarakat Barito Utara. 

Ini disampaikan Kepala Kesbangpol Barito Utara, Rayadi saat ditemui, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga: Anggota DPRD Barut Al Hadi Sampaikan Apresiasi ke Paskibraka Sukses Pengibaran-Penurunan Bendera pada HUT Ke-80 RI

Dikatakan Rayadi, Kesbangpol terus berkomitmen mencegah dan menangani permasalahan kebangsaan khususnya di wilayah Barito Utara.

"Seperti yang kita tahu, proses Pilkada Barito Utara yang berjalan sekarang, berlanjut hingga PSU ke PSU sampai menjadi sorotan nasional. Mahkamah Konstitusi (MK) melihat maraknya praktek politik uang yang terjadi di Pilkada Barito Utara," kata Rayadi.

Selain itu, Kesbangpol mencatat maraknya sengketa lahan yang terjadi di Barito Utara melibatkan antara warga dan perusahaan saat ini ditangani di tingkat desa, kecamatan dan berbagai instansi di tingkat kabupaten bahkan sampai menempuh jalur hukum.

Baca Juga: Anggota Dewan Barut Rosi Wahyuni Sambut Sinergi Polres Barut dan Perum Bulog Dalam Salurkan Gerakan Pangan Murah

"Kewaspadaan nasional berhubungan dengan tingkat kemampuan kesiapsiagaan, kesigapan masyarakat sehingga bisa melakukan deteksi dini dan cegah dini secara baik pada setiap potensi kerawanan yang muncul guna selalu terpiharanya suasana kehidupan masyarakat yang rukun, tertib, damai dan bahagia," terang Rayadi.

Ia pun mengajak seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menjaga stabilitas daerah.

Apalagi sekarang ini dikatakan Rayadi, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah sudah menetapkan Barito Utara pada zona merah.

 Baca Juga: Wakil Ketua I DPRD Barut Benny Siswanto Tekankan Pentingnya Meningkatkan PAD Setempat

"Pada kasus narkoba, penindakan mengalami kenaikan signifikan baik pada kasus, barang bukti maupun orang yang terlibat, " ungkapnya.

Rayadi mengatakan, pihaknya sebagai perangkat penunjang selain menguatkan aksi secara mandiri, juga perlu didukung seluruh perangkat daerah, terutama yang mengurusi urusan wajib, instansi dan lembaga vertikal lainnya, partai politik serta ormas untuk melakukan aksi nyata pada upaya peningkatan indeks.