PALANGKA RAYA - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Kalteng di aula Jayang Tingang, lantai I kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 30 Oktober 2025.
Pada kegiatan ini, dihadiri oleh PPID utama dan pelaksana dari seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalteng serta perwakilan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Kalteng.
Turut hadir, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten Barito Utara, H. Mochammad Ikhsan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Herson B. Aden. Sejumlah narasumber penting turut hadir, termasuk Komisioner Komisi Informasi Pusat, perwakilan Kepala Diskominfosantik Kalteng, dan pejabat terkait lainnya.
Plh Sekda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, menegaskan peran sentral informasi di era digital saat ini. “Oleh karena itu, informasi perlu dikelola dengan baik dan benar serta didukung oleh infrastruktur yang memadai, baik dalam penyediaan layanan informasi maupun dalam perlindungan dan keamanan datanya,” jelas Herson.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis dan kunci untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance).
Sementara, Kepala Diskominfosandi Barito Utara, H. Mochammad Ikhsan, menjelaskan kehadirannya dalam kegiatan ini adalah memastikan Kabupaten Barito Utara selalu selaras dengan kebijakan dan praktik terbaik dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas layanan PPID di Barito Utara. Kehadiran kami di Rakor ini menjadi kesempatan penting untuk menyerap ilmu dan berbagi pengalaman, terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan data dan informasi di era digital,” ujar H. Mochammad Ikhsan dikutip Kalteng Lima dari laman Facebook Humas Barut.
Ia menambahkan, pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel adalah wujud nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami berharap hasil dari Rakor ini dapat segera diimplementasikan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat Barito Utara dalam pembangunan daerah,” tutupnya.
