KALTENGLIMA.com, Muara Teweh -Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) melakukan pengawasan ketat, untuk memastikan tidak ada penyimpangan gas elpiji 3 kilogram, menyusul tingginya harga saat ini alias di atas HET.
Baca Juga: Merasa Difitnah Terkait Perceraiannya, Desta Doakan Pelakunya Dapat Balasan Setimpal
Menindaklanjuti hasil rapat terbatas tim pengawasan elpiji bersubsidi Jumat 26 Mei 2023, Pemkab Barito Utara mendirikan dua posko pemantauan.
Satu posko pemantauan ditempatkan di SPBE Hajak. Sedangkan satu lagi posko induk di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Barito Utara.
Baca Juga: Kocak! Winter aespa Ungkap Keinginan Tak Terduga Usai Tampil Menawan di Festival Film Cannes
Baca Juga: Jangan Diabaikan! Tips Menurunkan Kadar Gula Darah Tinggi
Adapun tugas posko ini di bangun untuk mengawasi keluar masuk elpiji bersubsidi 3 kg, sehingga tepat sasaran dan tidak diselewengkan ke pangkalan ilegal atau ke kios-kios.
Sekretaris Tim Pamantau dan Penertiban elpiji bersubsidi, H Gazali Montalatua, mengatakan, Posko ini juga nantinya mencatat berapa elpiji diambil oleh agen dari SPBE. Lalu disalurkan ke pangkalan berapa banyak. Dan pangkalan pun distribusinya harus ke masyarakat, bukan lagi disalurkan ke kios-kios menggunakan pickup dan juga sepeda motor.
Baca Juga: ZEROBASEONE Siap Debut 10 Juli Mendatang
"Posko sudah berdiri pada hari Senin depan. Dan langsung mulai bekerja. Nantinya, di posko ini juga akan di buka kotak pengaduan masyarakat, jika melihat terjadi penyimpangan di lapangan terkait penjualan elpiji bersubsidi 3 kg. Ini perintah langsung Bupati Nadalsyah.
Karena sampai saat ini beliau terus mendapat keluhan warga terkait mahalnya harga elpiji bersubsidi," kata H Gazali Montalatua saat memimpin rapat.
Diharapakan dengan pengawasan di pintu masuk dan keluar distribusi LPG dapat menekan harga yang tinggi. Keinginan Bupati Nadalsyah, harga LPG sesuai HET. Begitu juga yang di desa dan pedalaman.
Baca Juga: Segera Dibuka! Intip Yuk Batas Usia Pelamar CPNS dari BKN
Baca Juga: Bisa Dicoba, Jus Buah Penurun Kolesterol dan Asam Urat
Sambungnya, pemerintah juga mengakomodir usulan pihak agen minta peninjauan HET. Hanya saja, pemkab butuh surat permohonan dan data rincian pengeluaran agen, terutama soal transportasi. Sehingga pemerintah bisa melakukan revisi penetapan HET.
