KALTENGLIMA.COM – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah dengan agenda Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanganan Sampah, Karhutla, dan Hutan Adat Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng,
Di tengah proyeksi efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menekankan krusialnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: DPRD Mura Dukung Lomba Literasi, Begini Harapannya
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) se-Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh para bupati dan wali kota di Palangka Raya.
"Struktur anggaran kita pada tahun 2025 menuntut efisiensi. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi kita selain memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD," tegas Wagub Edy Pratowo.
Baca Juga: Gampang Banget! Ini Cara Mengatur Nada Dering WhatsApp Sebut Nama
Dalam arahannya, Edy Pratowo menyoroti besarnya potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal. Sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, menurutnya, harus menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan PAD. Ia menyayangkan realisasi penerimaan yang selama ini masih jauh dari potensi yang sesungguhnya.
Rakor ini menjadi platform strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalteng untuk menyatukan visi dan langkah dengan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi yang kuat antar jenjang pemerintahan diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk menggali sumber-sumber PAD baru serta mengintensifkan penerimaan dari sumber yang sudah ada.
Baca Juga: Minum Air Saat Terbangun di Malam Hari Bikin Ginjal Rusak, Benarkah?
Konteks dari penekanan ini adalah adanya indikasi penurunan Dana Transfer ke Daerah dalam Rancangan APBN 2026, yang bersamaan dengan peningkatan belanja pemerintah pusat. Kondisi ini, lanjut Wagub, akan mempersempit ruang fiskal daerah jika tidak diimbangi dengan peningkatan PAD yang signifikan.
"Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada dana transfer. Kemandirian fiskal adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah," pungkasnya.
Baca Juga: Gubernur Kalimantan Tengah Resmi Membuka Acara BNN Run Volume 2 Tahun 2025
Rakor Pemda se-Kalteng ini diharapkan menghasilkan komitmen bersama dan langkah-langkah konkret dari seluruh kepala daerah untuk secara serius dan terencana mengoptimalkan seluruh potensi PAD di wilayah masing-masing.
***