KALTENGLIMA.com, Muara Teweh - Fraksi Amanat Rakyat karya Sejahtera (ARKS) meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara agar dalam penyerapan anggaran tepat sasaran, berimbang, kontinyu dan penuh tanggungjawab agar program yang telah dirancang bisa terwujud dan terlaksana dengan memperhatikan rekomendasi dan arahan BPK RI.
Baca Juga: Lee Kyu Han dan Yujeong BB Girls Dikabarkan Punya Hubungan Spesial
Lewat juru bicara Fraksi AKRS, Jamilah menyampaikan APBD tahun 2022 tentunya merupakan suatu kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan Barito Utara untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yang tentunya untuk mensejahterakan masyarakat Barito Utara.
Maka dari itu pada kelola dan penganggarannya perlu kecermatan yang tepat dan prioritas. "Sehingga apa yang kita harapkan bersama dapat terwujud dalam memajukan daerah Barito Utara yang kita cintai," kata Jamilah saat membacakan pendapat akhir Fraksi AKRS tetkait Raperda pertanggungjawaban Bupati Barito Utara tahun 2022, pada rapat paripurna yang di gelar, Selasa 11 Juli 2023.
Baca Juga: Kemendag Bakal Tindak Sanksi Tegas Pedagang yang Jual Minyakita Secara Bundling
Diminta Fraksi mereka agar Pemkab melakukan penyererapan anggaran yang benar-benar tepat sasaran. Dengan pola berimbang, profesional, kuntinyu serta dilakukan penuh tanggung jawab.
Selain iti, Fraksi ARKS juga meminta seluruh jajaran SOPD agar memaksimalkan kinerja, baik mengenai belanja fisik, maupun non fisik serta memaksimalkan juga pengawasan dan perawatan pada apa yang sudah dilakukan pembangunan selama ini, melalui APBD dari tahun-tahun sebelumnya termasuk APBD tahun 2022.
Baca Juga: Pratama Arhan Main 110 Menit Vs FC Tokyo, Gagal Persembahkan Kemenangan untuk Tokyo Verdy
"Fraksi kami juga meminta pemerintah daerah memikirkan status kepegawaian non ASN, non PPPK atau mereka yang sampai saat ini masih berstatus honorer. Perjuangkan nasib mereka sehinga masih bisa dibutuhkan dan dipekerjakan," tukas Jamilah.(*)
