KALTENGLIMA.com, Muara Teweh-Bupati Nadalsyah dalam rapat paripurna lanjutan secara rinci menjawab pertanyaan Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera (F-ARKS) meminta penjelasan pemerintah daerah Barito Utara tekait kelangkaan Elpiji bersubsidi 3 kilogram, berapa minggu terakhir di Kota Muara Teweh dan sekitarnya.
Fraksi gabungan PAN, Hanura, Golkar dan PKS (ARKS) ini juga meminta penjelasan cara penanganan kelangkaan Elpiji bersubsidi 3 kilogram, terutama menyangkut skema belanja OPD terkait.
Baca Juga: Buntut Parodikan Momen Pembacaan Proklamasi Untuk Promo Film, Syakir Daulay Ungkap Permintaan Maaf
Mereka juga mempertanyakan apa penyebab hingga terjadinya kelangkaan Elpiji bersubsidi dalam seminggu terakhir kemarin. Lalu bagaimana strategi dari pemerintah daerah dalam menangani hal tersbut," kata juru bicara Fraksi ARKS, Hasrat Sag pada rapat paripurna, Selasa 5 September 2023.
Menjawab hal ini, Bupati Nadalsyah dalalam rapat paripurna lanjutan mengatakan, penyebab kelangkaan diakibatkan distribusi dan penyaluran dilakukan secara terbuka yang seharusnya tertutup.
Lanjutnya, distribusi pun belum tepat sasaran, dan dilakukan sampai ke kios-kiosBaca Juga: Sudah Tayang, Simak Sinopsis Drama A Time Called You
Baca Juga: Indonesia Unggul Sementara dengan Skor 1-0 Atas Turkmenistan
"Inilah yang mengakibatkan harga mahal. Sebab agen dan pangkalan diduga belum sepenuhnya mengikuti harga eceran tertinggi(HET) ditetapkan pemerintah. Dan diduga agen yang menjual dengan harga tinggi hingga menyalurkannya ke pangkalan tidak resmi," kata Nadalsyah, Kamis 7 September 2023.
Langkah strategis pemerintah daerah yang sudah dilakukan. Antara lain, menyampaikan surat kepada 4 agen perihal pasar penyeimbang. Menyampaikan surat kepada General Manager Regional Kalimantan PT Pertamina patra Niaga di Balikpapan. lalu melaporkan pula ke Dirjen Migas Kementrian ESDM.
Baca Juga: Santri Jawa Timur Padati Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Nonton laga Timnas vs Turkmenistan
"Ada 27 langkah yang sudah kita lakukan, termasuk langkah terbaru telah menjatuhkan sanksi peringatan dan pemutusan hubungan usaha (PHU) kepada belasan pangkalan nakal.
Guna mengatasi kelangkaan dan harga mahal, pemerintah juga sudah mengusulkan kepada Pertamina, agar Perusda Batara Membangun(BM) dalam jangka pendek ditunjuk sebagai pangkalan.
"Dengan beragam usaha yang di dilakukan sudah seminggu ini masyarakat khususnya di Kota Muara Teweh dan sekitarnya, tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh LPG bersubsidi. Karena pangkalan sudah aktif dan menjual sesuai HET berlaku," tuntas Nadalsyah.
Sementara terkait hal menunjang pelaksanaan pengawasan distribusi dan harga LPG 3 kilogram bersubsidi, terang Nadalsyah, telah diusulkan di dalam rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2023.(*)
