KALTENG.com, Puruk Cahu - Pemerintah Desa (Pemdes) harus bisa mempertanggungjawabkan dana desa dan ADD dengan baik, dan siap menerima masukan maupun kritikan dari masyarakat.
Kalangan DPRD Murung Raya (Mura) terus mengingatkan kepada Pemerintah Desa agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan keuangan desa.
Baca Juga: Tim Satelit Aprilia RNF Dicoret dari MotoGP 2024, Ini Alasannya
Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya Doni mengingatkan kepada Pemdes yakni Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), supaya selalu bersinergi. Dengan begitu, diharapkan Rumiadi program desa dapat terlaksana dengan baik.
“Kepala desa dan BPD harus selalu bersinergi, karena BPD adalah lembaga mitranya Kepala Desa. Selain itu, BPD juga sebagai ujung tombak dalam menampung aspirasi masyarakat desa dan juga bersama-sama mengawal pembangunan di pemerintahan desa," jelas Doni, Senin (27/11/2023).
Baca Juga: Keluarga Korban yang Tewas Gantung Diri Bantah Motif Terlilit Utang
Menurut Legislator PDIP Mura ini, bila Kepala Desa dan BPD tidak bisa bersinergi, akan berakibat kurang baik terhadap kegiatan pembangunan desa. Terlebih, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
“Ketika sinergi ini tidak terjalin dengan baik, maka pasti akan berdampak kepada desa, betapa banyak desa yang bermasalah di daerah lain karena tidak adanya sinergi antara Kepala Desa dengan BPD," imbuhnya.
Selain itu, ia juga meminta pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di tingkat desa harus harmonis antara Kepala Desa dan BPD, khususnya dalam penggunaan anggaran APBDes. Keduanya harus menyusun rencana program kerja desa berdasarkan kinerja yang terencana.(Fad)
