KALTENGLIMA.COM, MUARA TEWEH - Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti dua hal penting dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Barut, Indra Gunawan pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Barut. Senin, 8 September 2025.
Dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan anggota Fraksi Demokrat DPRD Barut, Ardianto, pihaknya mempertanyakan penyampaian LKPJ agak terlambat, padahal semestinya penyampaian LKPJ dilakukan setelah tiga bulan dari tahun yang bersangkutan berakhir.
"Seharusnya penyampaian ini dilakukan di bulan Maret atau tiga bulan setelah tahun anggaran 2024 berakhir," terangnya.
Baca Juga: Pj Bupati Barut Sampaikan LKPJ Tahun 2024, Opini WDP Jadi Catatan Serius
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti pencapaian pemerintah Barito Utara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah.
Dari hasil pemeriksaan BPK, LKPD Pemkab Barito Utara tahun 2024 justru mendapatkan rekomendasi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Sudah sepuluh kali berturut-turut LKPD Kabupaten Barito Utara mendapat rekomendasi dari BPK dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kenapa LKPD di tahun 2024 ini hanya mendapat WDP," kata Ardianto.
Baca Juga: Bupati Bogor Sebut Korban Ambruknya Majelis Tembus Lebih dari 80 Orang
Sehingga, Fraksi Demokrat memberi pandangan sebagai bahan acuan pada pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 nantinya perlu dicermati dengan teliti capaian kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (ODP).
Meski demikian, terhadap LKPJ yang disampaikan, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara dapat menerima dan siap untuk dibahas bersama.