Pj Bupati Barut Sampaikan LKPJ Tahun 2024, Opini WDP Jadi Catatan Serius

KALTENGLIMA.COM, MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara melaksanakan Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, bertempat di Gedung Aula DPRD Barito Utara. Senin, 8 September 2025.

Dari laporan yang disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 lebih dulu disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, LKPD Pemkab Barut anggaran tahun 2024 mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengeecualian (WDP) meski ditandai dengan realisasi pendapatan yang melampaui target.

Baca Juga: Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu, Pelaku Berhasil Ditangkap Polisi

Menyikapi hasil BPK RI terkait Opini WDP, Pj. Bupati menegaskan komitmennya untuk segera melakukan perbaikan. “Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak agar dapat bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK RI dalam pengelolaan keuangan daerah,” serunya. 

"Target ke depan, Pemkab Barito Utara bertekad untuk kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tambahnya. 

Terlepas dari opini WDP, realisasi kinerja keuangan Kabupaten Barito Utara pada 2024 menunjukkan tren positif.

Baca Juga: Dukung Langkah Pemerintah Pusat Dalam Pengendalian Inflasi, Pemkab Barut, Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025

Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp 2,798 triliun, atau 105,81% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2,645 triliun.

Capaian ini juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 19,24% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023.

Pencapaian ini didorong oleh kontribusi dari beberapa sumber pendapatan, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi 163,29% dari target. 

Baca Juga: Istri Nadiem Makarim Jenguk Suami di Rutan Terkait Kasus Korupsi Chromebook

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 2,279 triliun atau 78,00% dari total pagu belanja setelah perubahan yang sebesar Rp 2,922 triliun.

Selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 1,294 triliun.