KALTENGLIMA.com - Muara Teweh - DPRD Bariro Utara mendukung Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran terkait agar pihak sekolah tidak melakukan pungutan liar (pungli) apapun kepada para siswa, baik siswa/siswi baru atau yang daftar ulang.
Menurut H Tajeri di Kabupaten Barito Utara, masih ada praktek penerimaan dan daftar ulang terjadi pungutan.
Pasalnya, selama ini, banyak keluhan dari orangtua siswa maupun wali siswa mengemuka dengan adanya beragam pungutan memberatkan saat memasuki sekolah atau memulai tahun ajaran baru di Barito Utara
“Kami mendukung adanya peraturan Gubernur Kalteng yang melarang adanya semua jenis pungutan bagi siswa atau murid, baik yang baru maupun lama saat daftar ulang. Hal ini tentu harus jadi perhatian sekolah menengah atas di daerah ini,” kata Tajeri, Selasa 18 Juli 2023.
Baca Juga: Heboh Dianggap Cueki Betrand Peto Saat Konser di Malaysia, Rossa Langsung Bantah Tudingan Netizen
Menurut dia, apapun pungutan itu beragam bentuk dan modusnya, seperti penebusan seragam sekolah, pakaian dan lainnya. “Silakan orangtua siswa untuk membeli seragam sekolah di mana pun bebas, tanpa harus ke sekolah,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini menyebut ketika APBD Provinsi Kalteng meningkat, tentu akan berdampak pada porsi anggaran untuk dunia pendidikan, khususnya SMA dan SMK sederajat.
“Sebab, pendidikan SMA dan SMK atau sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Sedangkan, SMP dan SMP serta jenjang pendidikan di bawah lainnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian kewenangan ini berdasar UU Pemda,” ucap Tajeri.
Baca Juga: Aris Rinaldie Legenda Persib Bandung Asal Barito Utara Meninggal Dunia
Atas dasar itu, Tajeri mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara juga menindaklajuti dan menginstruksi hal serupa kepada sekolah-sekolah yang menjadi kewenangannya.
“Ya, dari TK, SD sampai SMP negeri sederajat, karena semua sekolah ada Dana BOS. Saya yakin Disdik Barito Utara bisa menertibkan kebijakan sekolah dengan semua sekolah agar gratis,” tandasnya.(*)