Pj. Bupati Buka Musrenbang di Kecamatan Teweh Tengah, Tegaskan Pentingnya Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

KALTENGLIMA.COM, Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Kecamatan Teweh Tengah pada Senin (24/2). 

Acara ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, yang menegaskan pentingnya Musrenbang dalam perencanaan pembangunan daerah.

Acara ini merupakan forum tahunan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas pembangunan serta menyepakati usulan kegiatan yang akan dilakukan di tiap desa/kelurahan di wilayah tersebut

Baca Juga: Cara Cek Penetapan NIP PPPK 2024 Melalui Sistem Mola BKN, Urus Administrasi ASN Jadi Mudah Hanya Lewat HP

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Barito Utara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir, termasuk Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta tokoh masyarakat.

Ia menekankan bahwa Musrenbang merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Musrenbang merupakan forum penting untuk menentukan prioritas pembangunan dan menyusun RKPD yang berbasis partisipatif. Dengan pendekatan teknokratis, politis, serta metode top-down dan bottom-up, kita dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Drs. Muhlis.

Baca Juga: Carmen Resmi Debut Bersama Heart2Hearts, Tuai Pujian Netizen Korea

Tema Musrenbang tahun ini adalah “Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Iklim Investasi yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Prima dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, SDM Berkualitas, Pemerataan Infrastruktur, serta Penguatan Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.”

Pj. Bupati juga menegaskan bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena keterbatasan anggaran.

Oleh karena itu, ia mengimbau para camat, lurah, dan kepala desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keterbatasan ini.

Baca Juga: Kunjungi Bareskrim, Razman Ajukan Keberatan Panggilan Kedua Kasus Ricuh PN Jakut

Selain itu, ia mengajak dunia usaha untuk turut serta dalam pembangunan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Perusahaan diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan yang tepat sasaran,” tambahnya.