KALTENGLIMA.com, Puruk Cahu -Kebijakan umum APBD tahun anggaran 2024 adalah untuk mewujudkan visi daerah dalam mendukung jalannya pembangunan.
Prioriitas anggaran daerah tahun anggaran 2024 adalah untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Demikian disampaikan Pj Bupati Murung Raya Hermon.
Baca Juga: Link Siaran Langsung Piala Dunia U-17 Timnas Indonesia vs Maroko
"Kita berharap penganggaran tahun 2024 ini dapat memberi dampak positif untuk pembangunan kabupaten Murung Raya," terang Pj Bupati Murung Raya Hermon dalam rapat Paripurna beberapa waktu lalu.
Dijelaskan, tahapan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS tahun 2024 terdiri dari penyusunan rancangan KUA PPAS.
Baca Juga: Sukses Bintangi Drama ‘Twinkling Watermelon’, Berikut Daftar Drama yang di Bintangi Ryeo Un
Baca Juga: Leon Dozan Menghapus Semua Postingan Instagram Usai Diduga Menganiaya Sang Kekasih
Kemudian yang kedua penyempurnaan rancangan KUA-PPAS oleh tim anggaran Pemerintah Daerah. Ketiga pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD dan yang keempat kesepakatan bersama KUA- PPS melalui berbagai tahapan.
Ia juga menympaikan beberapa hal penting yang tersusun dalam KUA PPAS tahun anggaran 2024.
Pagu anggaran daerah Tahun Anggaran 2024 Murung Raya meliputi sebagai berikut
1.Pendapatan daerah direncanakan sebesar
Rp.2.183.810.605.050,74 yang diperoleh dari
- PAD ditetapkan sebesar Rp64.122.174.616,
- Pendapatan transfer ditetapkan sebesar Rp2.112.688.430.434.
- Lain lain.pendpatan yang sah ditetapkan sebesar Rp7.000.000.000
2. Belanja daerah direncakan sebesar Rp 2.183.810.605.050,74 dengan surplus atau defisit anggaran sebesar 0%.
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan atau Silva pada APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 0 rupiah dengan perincian
- Penerimaan pembiayaan pembiayaan sebesar Rp 12.962.500.000
- Pengeluaran pembiayaan juga sama sebesar Rp 12.962.500.000
"Tentu saja rancangan KUA-PAPS ini merupakan hasil kolaborasi dan partisipasi dari seluruh pihak. Oleh karena itu kami mengajak seluruh stakeholder, termasuk legislatif, perangkat daerah dan masyarakat umum untuk terus mendukung dan memberikan masukan konstruktif dalam implementasi APBD ini," harapnya, Senin 13 November 2023. (Fad)