KALTENGLIMA.COM, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti Zoom Meeting Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan “Merah Putih” dengan mengusung tema “Bangun Desa, Indonesia Jaya”, bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Senin (21/07/2025).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, saat ini sebagai hari yang bersejarah.
"Kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang lemah, konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah," kata Prabowo.
Baca Juga: Gelar Rapat Paripurna, DPRD Kabupatern Barito Utara Rancang KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026
Beliau mengibaratkan koperasi seperti lidi. Satu lidi menurutnya memang tidak berarti, namun jika ratusan lidi dijadikan satu maka akan menguatkan perekonomian.
"Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat."harapnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam laporannya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo membuat sejarah baru dalam perjalanan bangsa.
Baca Juga: Imigrasi Terima Kepulangan Selebgram yang Ditahan di Myanmar
Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Capaian ini tidak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.