KALTENGLIMA.com, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) yang diwakili Bupati Heriyus melalui Asisten III Setda Mura, Andri Raya, bersama sejumlah pejabat terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (4/11/2025). Rakor rutin tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti dari ruang kerja Sekda Mura, Kantor Bupati Murung Raya.
Baca Juga: Perkuat Sinergi antara Pemkab Murung Raya dengan Dunia Usaha
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas seluruh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah daerah diminta terus memantau harga kebutuhan pokok, memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan.
Mendagri juga menyoroti sejumlah komoditas yang masih menjadi penyumbang inflasi, seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras. Ia mendorong daerah untuk melaksanakan operasi pasar, memfasilitasi transportasi komoditas pangan, serta meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan produksi lokal agar stabilitas harga tetap terjaga. Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional berada di bawah 3 persen hingga akhir 2025.
Baca Juga: Menyesal, Onadio Leonardo Bertekad Sembuh dari Narkoba
Selain pengendalian inflasi, dalam rakor tersebut juga dibahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah yang merupakan program prioritas nasional 2025–2029. Program ini ditujukan untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Daerah didorong mempercepat perizinan pembangunan rumah, penyediaan lahan, serta memberikan kemudahan administrasi bagi pengembang.
Kemendagri menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kementerian PUPR agar pelaksanaan pembangunan perumahan tepat sasaran. Program perumahan rakyat disebut memiliki dampak ekonomi berantai, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga mendorong sektor industri bahan bangunan lokal. Daerah yang siap dari segi lahan dan dukungan anggaran akan menjadi prioritas dalam tahap awal implementasi program tersebut. (*)