KALTENGLIMA.com, Puruk Cahu - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Dinas P3ADaldukKB setempat melaksanakan Sosialisasi pembentukan Forum Komunikasi perubahan perilaku dan penurunan stunting lintas agama, Selasa 9 Mei 2023.
Baca Juga: Banten dan Jawa Barat Menjadi Provinsi Pengangguran Tertinggi di Indonesia
Plt Dinas P3ADaldukKB Murung Raya Lynda Kristiane Perdie dalam arahannya menyebutkan Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan.
Salah satu penyebab terjadinya stunting adalah kurangnya pengetahuan orangtua tentang pola asuh anak.
Baca Juga: Coldplay Siap Konser di Jakarta 15 November Mendatang
Baca Juga: Gokil! Mini Album aespa ‘MY WORLD’ Tembus 1.3 Juta Eksemplar Dalam Sehari
Selain itu, masih banyak orangtua yang tidak faham mengenai kebutuhan gizi anaknya. Hal ini terjadi salah satunya karena pernikahan usia anak. "Sehingga orangtua muda tidak mempunyai kesiapan untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan gizi anak sebagaimana mestinya. Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) juga menyumbang resiko terjadinya Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) yang pada akhirnya jika tidak ditangani segera akan menyebabkan kelahiran BBLR, Panjang bandang kurang dari standar yang tentu saja membuat bayi lahir tersebut beresiko stunting," terang Lynda dalam rapat yang juga menghadirkan Nara sumber dari kepala BKKBN Provinsi Kalteng dan kepala dinas kesehatan Murung Raya.
Baca Juga: Meski Sempat Kabur, Pelaku Penculikan Remaja Putri di Bandung Berhasil Diamankan
Dijelaskan berdasarkan SSGI tahun 2022 Kabupaten Murung Raya prevalensi balita stunting berada pada urutan tertinggi di Kalimantan Tengah yaitu sebesar 40,9 persen.
Baca Juga: Penculikan Remaja Putri di Bandung, Diduga Pelaku Adalah Mantan Kekasih
Berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 keluarga beresiko stunting di Kabupaten Murung Raya juga cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus kita lakukan. "Sehingga memerlukan perhatian kita semua untuk lebih fokus dan serius dalam rangka mencapai target nasional yang ditentukan sebesar 14 persen pada tahun 2024 dan target kabupaten sebesar 17,26 persen," tukasnya.