Insiden tersebut diketahui dari video yang beredar di media sosial (medsos). Dua kelompok, sama- sama beratribut Dayak hendak baku hantam di area perkebunan sawit.
Video itu pertama kali dibagikan oleh akun Facebook bernama Sanupeli di grup Facebook Tewoyan. Video tersebut mendapat like dari 78 warga net dan ramai komentar. Dari riwayat laman, terekam bahwa video itu dibagikan sebanyak 12 kali.
Dalam video berdurasi dua (2) menit satu (1) detik itu, tampak dua pimpinan ormas hendak saling serang. Beruntung ada anggota polisi yang melerai sehingga perselisihan mereda.
Dalam video tersebut terdengar pula suara seorang perpuan marah-marah, sambil menuding ormas lain membela perusahaan besar sawit. Dia meminta spanduk Koalisi 4 Ormas yang dilepas segera dipasang kembali.
"Pasang lagi spanduk kami, siapa yang melepas. Harusnya selesaikan dulu mediasi, baru melepas spanduk. Saya marah dan panas kita bela ini tanah air kita," teriak perempuan tersebut histeris.
Ketua Gerdayak Saprudin S Tingan kepada kaltenglima. com, Kamis (17/3/2022) membenarkan, insiden nyaris baku hantam yang melibatkan dirinya, Rabu 16 Maret 2022.
"Peristiwa kemarin, hampir perang lawan Batamad kita, syukur masih bisa aman terkendali, " kata Saprudin kepada wartawan media ini, Kamis.
Sebelum nyaris bentrok, kronologis berawal saat Koalisi 4 Ormas menghadiri undangan mediasi di kantor PT AGU, Km 12. Namun setelah sampai di lokasi mediasi batal.
Tim Koalisi melanjutkan perjalanan ke lokasi pemasangan spanduk. Ternyata di situ spanduk sudah dicopot.
"Waktu,ditanya, mereka menjawab, kami melepas. Maka akhirnya terjadilah insiden itu. Kami sama-sama membawa senjata tajam. Tapi untung tidak terajdi apa-apa, karena dilerai oleh polisi berpakaian preman, " jelas, Saprudin.
Ada alasan Saprudin marah besar, karena spanduk Koalisi dilepas seenaknya saja. "Saya marah, kenapa 20 anggota pasukan Batamad yang dipimpin Brigadir Hertin berani meleaps spanduk. Malah menjamin pihak perusahan panen, padahal masih sengketa dan belum ada mediasi. Aneh kok mereka yang mengaku masyarakat adat justru membela perusahaan," jelas Saprudin.
Usai insiden tersebut, berlangsung musyawarah di Pandran. Tiga poin kesepakatan berbunyi ;
Pertama, Koalisi meminta kepada PT AGU agar lahan milik Begatui dan Lawang mendapatkan hasil panen dengan pembagian 30 (warga) dan 70 (perusahaan).
Kedua, melakukan mediasi ulang di Polres Bariti Utara.
Ketiga, kesepakatan Koalisi 4 Ormas tidak melarang panen, namun meminta hasil panen dilaporkan secara tansparan kepada koalisi.
