KALTENGLIMA.COM - Junta militer Myanmar mengumumkan pengampunan massal pada Sabtu, 4 Januari, dengan membebaskan lebih dari 6.000 tahanan sebagai bagian dari peringatan HUT ke-77 kemerdekaan negara itu dari Inggris.
Namun, belum diketahui apakah tahanan politik termasuk di antara mereka yang dibebaskan. Sebagian besar tahanan politik ditahan karena menentang kudeta militer yang terjadi pada Februari 2021.
Kudeta tersebut menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dan memicu gelombang protes serta perlawanan bersenjata.
Baca Juga: Kak Seto Minta Polisi Usut Kasus Pelecehan Anak Oleh Ustadz di Ciledug
Menurut laporan stasiun TV pemerintah MRTV, pemimpin junta Min Aung Hlaing menyetujui pembebasan 5.864 warga negara Myanmar dan 180 warga negara asing yang akan dideportasi.
Pembebasan tahanan semacam ini sering dilakukan di Myanmar pada hari libur nasional atau momen penting lainnya.
Sejak kudeta, sebanyak 28.096 orang telah ditangkap atas tuduhan politik, dengan 21.499 di antaranya masih mendekam di penjara.
Baca Juga: Wilayah Ini Dinobatkan Sebagai Kota Paling Berpolusi, Warga Alami Gangguan Pernapasan
Sementara itu, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mencatat bahwa sedikitnya 6.106 warga sipil telah tewas akibat tindakan aparat keamanan, angka yang belum mencakup korban bentrokan bersenjata yang masih berlangsung.