internasional

Pilpres Korea Selatan Bakal Digelar pada 3 Juni

Selasa, 8 April 2025 | 19:03 WIB
ilustrasi Bendera Korea Selatan (pexels.com/Mirko Kuzmanovic)

KALTENGLIMA.COM - Para kandidat utama mulai menunjukkan kemampuan mereka pada hari Selasa setelah Korea Selatan secara resmi mengumumkan bahwa pemilihan presiden dadakan akan diadakan pada 3 Juni.

Pemilu ini merupakan dampak dari pencopotan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya pekan lalu.

Kekosongan kepemimpinan tersebut telah memperlambat langkah pemerintah dalam menjalin komunikasi dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, terutama ketika hubungan dagang semakin tegang dan ekonomi Korea mengalami perlambatan.

Baca Juga: Lucky Hakim Jadi Sorotan Setelah di Viralkan Dedi Mulyadi Diam-diam Liburan ke Jepang

Presiden Yoon dicopot dari jabatannya pada hari Jumat akibat deklarasi darurat militer singkat yang diberlakukannya pada Desember lalu, yang memicu krisis politik di negara itu.

Tindakan tersebut menyebabkan diadakannya pemilu baru yang berpotensi mengubah arah kebijakan domestik maupun luar negeri.

Pejabat sementara Presiden, Han Duck-soo, dalam rapat kabinet menyampaikan bahwa tanggal 3 Juni dipilih agar partai politik memiliki cukup waktu untuk bersiap menghadapi pemilihan ini.

Baca Juga: Kongo Dilanda Banjir Akibat Hujan Deras, 30 Warga Meninggal Dunia

Salah satu tokoh yang menyatakan niat maju adalah Kim Moon-soo, mantan Menteri Ketenagakerjaan yang mengundurkan diri dari jabatannya pada hari Selasa.

Meskipun belum resmi menjadi bagian dari Partai Kekuatan Rakyat, ia menunjukkan elektabilitas yang lebih tinggi dibanding pesaing konservatif lainnya.

Kim menyatakan bahwa keputusannya untuk mencalonkan diri didorong oleh keinginan masyarakat dan rasa tanggung jawab untuk membantu negara keluar dari krisis.

Baca Juga: Pagi Ini, One Way Nasional Tol Trans Jawa Resmi Dihentikan

Sementara itu, Ahn Cheol-soo juga menyatakan pencalonannya dengan fokus pada pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan sebagai strategi menghadapi tekanan kebijakan ekonomi AS.

Tags

Terkini