KALTENGLIMA.com, Muara Teweh- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara prihatin salah satu desa di Kecamatn Teweh Tengah dibekukan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), akibat dampak perselisihan kapela desa (Kades) dan perangkatnya.
Hal itu pula disoroti anggota DPRD Barito Utara H Tajeri Legislator Gerindra. Karena dampak konflik perangkat desa dan kepala desa yang jadi korban masyarakat yang justru memililh dia. "Sebaiknya ada jalan musyawarah mufakat. Apalagi dana yang dibekukan cukup besar," kata anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri, Rabu 17 Juli 2024.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik 906 Capaja Sebagai Perwira TNI-Polri Dalam Upacara Praspa 2024
Mestinya kata dia, jangan ada ego baik dari perangkat desa maupun kepala desa. Harus ada yang mengalah untuk kepentingan masyarakat.
"Dalam hal ini Dialnas terkait SosPMD harus dapat menyelesaikan masalah ini. Dana tersedia sangat disayangkan tidak dapat dimanfaatkan," tegas Tajeri.
Ia pun akan berkordinasi dengan anggota dewan lain, untuk merencanakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengundang SosPMD dan pihak lain dalma waktu dekat.
Baca Juga: Tak Lapor Harta Kekayaan ke KPK, Caleg Terpilih Terancam Tak Dilantik
Baca Juga: 5 Minuman Hangat yang Bisa Dikonsumsi pada saat Cuaca Dingin
Kepala Desa Datai Nirui, Naek Marusaha ketika bicara di podcast Bicara Tuntas mengatakan, tidak akan berdialog apalagi berdamai dengan perangkat desa yang diberhenrtikannya.
"Saya akan terus berjuang agar di sisa waktu 6 bulan ini, dana DD dan ADD Desa Datai Nirui bisa dicairkan," katanya.
Naek mengaku, dari 2 tahun DD dan ADD desa dibekukan, ada sebanyak Rp5 miliar lebih dana dibekukan.
Sementara Sekdes defenitif yang diberhentikan Kades, Artati meminta dinas terkait agar bisa mencarikan solusi dari permasalan ini.
Hal sama disuarakan Randy, salah satu angota BPD Desa Datai Nirui yang meminta pemangku daerah Pj Bupati Barito Utara, untuk turun tangan menyelesaikan terkait pembekuan DD dan ADD Desa Datai Nirui.(*)
