Dewan Wardatun Nur Jamilah Serukan Perencanaan Infrastruktur untuk Masa Depan Barut

KALTENGLIMA.COM - Anggota DPRD Barito Utara, Wardatun Nur Jamilah, mengajak Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk lebih serius dalam menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak jangka panjang.

Menurutnya, perencanaan yang matang akan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Ia menyoroti bahwa kebutuhan akan pembenahan infrastruktur, terutama jalan dan drainase, masih menjadi aspirasi utama warga.

Baca Juga: Gun Sriwitanto Tekankan Pentingnya Peran Masyarakat dalam Cegah Narkoba di Barut

Hal ini sering disampaikan dalam berbagai kesempatan, baik saat reses anggota DPRD maupun dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.

Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan optimal agar kenyamanan masyarakat tidak terganggu dan tidak hanya bersifat sementara.

Sebagai anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan, Wardatun Nur Jamilah menekankan bahwa infrastruktur jalan di sejumlah kecamatan memerlukan perhatian lebih.

Baca Juga: Jelang Ramadhan, Dinas Pendidikan Barito Utara Keluarkan Surat Edaran Pembelajaran Selama Ramadhan 2025

Ia mengusulkan agar, jika anggaran memungkinkan, perbaikan jalan dapat menggunakan sistem cor beton bertulang, sebagaimana yang diterapkan pada masa kepemimpinan Bupati Yuliansyah.

Menurutnya, metode ini akan memberikan ketahanan lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional yang sering kali cepat mengalami kerusakan.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa proses pembangunan tidak harus dilakukan secara serentak di semua wilayah. Pemerintah dapat menerapkan sistem penganggaran bertahap dengan memprioritaskan titik-titik yang mengalami kerusakan paling parah.

Baca Juga: Pj. Bupati Barut Tinjau Ketersediaan Bahan Pokok di Gudang Bulog Jelang Ramadhan, Ini Harapannya

Dengan cara ini, perbaikan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan efisien tanpa membebani anggaran daerah.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas atau banyaknya proyek yang dikerjakan.