Disampaikan Hasrat, DPRD Barito Utara berkomitmen untuk memastikan seluruh kegiatan investasi dan pertambangan di daerah ini dijalankan dengan transparansi, keadilan, dan supremasi hukum sebagai pijakan utama.
"Kita ingin pembangunan yang beretika, berkeadilan, dan berlandaskan hukum. Tidak boleh ada satu pun perusahaan yang memperlakukan masyarakat sebagai objek, apalagi dengan mekanisme yang melanggar aturan. Hukum harus menjadi panglima dalam pembangunan daerah," pungkasnya.