MUARA TEWEH – Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Barito Utara, Shalahuddin, ST. MT, atas penyampaian pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 yang dinilai terstruktur, santun, dan penuh kesungguhan.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Aspirasi Rakyat, Hasrat, S.Ag, dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat, 21 November 2025.
"Kami menilai Bapak Bupati telah menunjukkan keteduhan kepemimpinan, keluasan pandangan, dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan amanah pembangunan daerah," ujar Hasrat, mewakili fraksinya.
Fraksi Aspirasi Rakyat memandang pidato Bupati bukan sekadar paparan angka-angka, melainkan sebuah gagasan besar tentang arah pembangunan Barito Utara yang memancarkan optimisme dan ketulusan, dengan menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan.
Meski memberikan apresiasi F-AR memberikan masukan terhadap pendapatan daerah yang disampaikan Bupati, Fraksi Aspirasi Rakyat menekankan bahwa optimisme tersebut perlu ditopang strategi yang lebih terukur dan mendalam.
"Kami percaya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikuatkan secara progresif melalui inovasi kebijakan yang lebih kreatif dan modern, seperti digitalisasi perpajakan, penataan ulang basis retribusi, pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif, hingga revitalisasi kinerja BUMD," jelas Hasrat.
Selain itu, pada aspek belanja daerah, fraksi ini sangat menghargai prioritas pembangunan yang mencakup infrastruktur, layanan dasar, pembangunan manusia, dan stabilitas lingkungan hidup. Namun, Fraksi AR meminta agar alokasi belanja modal tetap mendapatkan porsi yang memadai.
"Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan harus dapat terlaksana lebih merata hingga ke desa-desa," tambah Hasrat
Dilain sisi, terkait pembiayaan daerah yang diproyeksikan nol rupiah, Fraksi Aspirasi Rakyat meminta penjelasan lebih rinci kepada Pemerintah Daerah.
"Dengan semangat transparansi, kami memohon penjelasan mengenai proyeksi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun berjalan, pertimbangan atas tidak adanya penyertaan modal daerah, serta posisi kewajiban fiskal jangka panjang," paparnya.
Hal ini disampaikan bukan sebagai kritik, melainkan bentuk tanggung jawab DPRD untuk memastikan kesehatan fiskal daerah yang stabil dan berkelanjutan.
Fraksi Aspirasi Rakyat juga menegaskan, keberhasilan APBD 2026 ditentukan oleh sejauh mana kebijakan menyentuh kelompok masyarakat paling membutuhkan, seperti masyarakat pedesaan, pelaku UMKM, petani, nelayan, pekerja informal, dan kelompok rentan.
"Kami berharap kebijakan pada 2026 dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih inovatif, inklusif, dan memberikan ruang partisipasi masyarakat," ungkap Hasrat.
Selain itu, komitmen Bupati terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dihargai dan didukung penuh. Fraksi berharap pengelolaan tambang, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya dilakukan secara bijak, tidak hanya untuk manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
