Fraksi PDIP : Capaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Harus Detail

photo author
- Senin, 26 Juni 2023 | 22:33 WIB
Suasana rapat paripurna I DPRD agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2022,  masa sidang III, Senin 26 Juni 2023 (Kalteng Lima)
Suasana rapat paripurna I DPRD agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2022, masa sidang III, Senin 26 Juni 2023 (Kalteng Lima)

KALTENGLIMA.com, Muara Teweh - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022, bukan hanya berbentuk uraian angka-angka.

Tidak pula laporan banya berkutat pada berapa realisasi pendapatan, berapa realisasi pengeluaran dan berapa besarnya sisa anggaran.

Baca Juga: Ilkay Gundogan Resmi Gabung ke Barcelona Dengan Status Free Transfer

Baca Juga: Kiat Memasak Agar Nasi Tidak Kering dan Berkerak di Rice Cooker

Juru biacara fraksi PDIP Henny Rosgiaty Rusli menerangkan, laporan dimaksud harus menyertakan capaian secara detail, tentang capaian-capaian program yang telah dan yang belum dilaksanakan disertai pula dengan kendala-kendala, yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program yang ada.

Mengingat, kata dia, pelaksanaan penggunaan anggaran yang ada berdampak luas terhadap keberlangsungan pembangunan Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan amanat undang-undang, dan mengingat seluruh masyarakat di daeah ini adalah merupakan bagian dari pembangunan itu sendiri.

Baca Juga: Kejinya! Ayah Bunuh 7 Bayi Hasil Dari Inses Bersama Anak Kandung di Purwokerto

Baca Juga: Polda Kalteng Ungkap 21 Kasus Narkoba Dengan 32 Tersangka

"Laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah juga harus memberikan gambaran secara menyeluruh terkait hasil capaian pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan yan telah disusun sebelumnya," kata Henny membacakan pemandangan umum fraksi PDIP terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2022, pada rapat paripurna I  masa sidang III, Senin 26 Juni 2023.

Baca Juga: 3 Tim Lolos Perempatfinal Euro U-21 2023

Diharapkan, pemerintah dalam pengelolaan APBD perlu menunjukkan unsur keberpihakan kepada masyarakat. Agar, keberpihakan itu menunjukkan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanann kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial.

"Selain itu, urusan rakyat untuk mendapatkan pangan sesuai daya belinya, mendapatkan akses listrik, mendapatkan kesempatan kerja dan lain sebagainya, serta semakin berkualitas dan memudahkan kehidupan masyarakat," tandasnya. (*)

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Fadang Irawan

Tags

Rekomendasi

Terkini

Waket I DPRD Mura Dorong Perlindungan Anak

Sabtu, 13 Desember 2025 | 22:04 WIB
X