KALTENGLIMA.com, Muara Teweh- Lima (5) dari 6 fraksi pendukung dewan di DPRD Barito Utara, memberi catatan penting terhadap Pemerintah Kabupaten Barito Utara saat menyampaikan pendapat akhir Raperda pertanggungjawaban bupati Barito Utara tahun 2022.
Adapun ke 5 fraksi itu adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan(F-PDI P), Fraksi Demokrat, dan Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera (F-ARKS). Sedang satu fraksi yang tidak mempertanyakan terkait temuan BPK RI kalteng adalah fraksi Partai Persatuan pembangunan (F-PPP).
Baca Juga: Survival Baru SBS ‘Universes Ticket’ Kenalkan Para Peserta, Ada yang Berasal dari Indonesia
Baca Juga: Bersinergi : Polres Murung Raya Bersama TNI, Instansi Terkait Bersihkan Sampah
ke 5 fraksi itu mengingatkan dan memberi saran masukan agar Pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan yang tidak sesuai perundang-undangan oleh BPK RI perwakilan Kalimantan Tengah.
Sayangnya dalam pendapat akhir fraksi-fraski pendukung dewan tak merinci jelas, bidang dan poin apa adanya temuan-temuan BPK RI, dalam penyampaian pendapat akhir mereka.
Hanya satu fraksi yang menerangkan temuan BPK RI terkait aset, yaitu fraksi Gerindra.
Baca Juga: Operasi Patuh Telabang 2023 : Satlantas Polres Mura Ajak Tertib Berlalu Lintas Kepada Pengendara
Baca Juga: Diduga Terima Suap Rp 3 Miliar, Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan Resmi Ditahan KPK
"Hal-hal yang menjadi saran dan koreksi berkaitan dengan temuan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dari BPK RI perwakilan Kalimantan Tengah, agar segera ditindaklanjuti secepatnya," kata juru bicara Fraksi Gerindra, Hj Sofia.
Namun 6 fraksi pendukung dewan di DPRD Barito Utara, semua dalam pendapat akhirnya terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah tahun 2022, semua menerima untuk selanjutnya dijadikan peraturan daerah (Perda). (*)
