Sementara H. Tajeri menambahkan, dari beberapa hal disampaikn, Pertamina mengaku ada yang salah dalam pendistribusian dan penjualan LPG di Barito Utara.
Harusnya kata pertamina, dibeberkan Tajeri, LPG 3 Kg itu milik pemerintah yang seharusnya dari Agen disalurkan ke Pangkalan 80 persen dijual kepada yang berhak membelinya yaitu masyarakat miskin. sedangkan 20 persen untuk pengecer yang dijual kembali kepada yang berhak membelinya, dengan ketentuan tidak melebihi HET yang diatur pemerintah daerah.
"Di tempat kita bukan seperti itu. Pangkalan justru banyak tutup dan saat ini gas justru banyak di distribusi ke kios-kios eceran," terangnya.
Sementara anggota DPRD, Hasrat berharap dari hasil laporan ini ada perubahan baik, sehingga warga masyarakat bisa mendapatkan LPG bersubsidi sesuai HET.
"Di tempat kita harga sangat tidak wajar. pelaku usaha harusnya menjul LPG berubsidi sesuai HET ditetapkan pemerintah daerah, karena mereka beli di pertamina dengan harga murah," terangnya.
Kadis Perdagangan dan Perindustrian, Jainal Abidin, mengaku lega bisa menyampaikan kendala dan permasalahan LPG bersubsidi ke pertamina.(*)
