KALTENGLIMA.COM – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran mengungkapkan kekecewaannya dalam Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar pada Jumat, 19 September 2025 malam di Gedung Serba Guna Sampit.
Sebab, dari 65 perusahaan di Kotawaringin Timur dan Seruyan yang diundang, hanya ada 6 direktur yang hadir langsung, dan 32 perusahaan lainnya diwakilkan.
Baca Juga: Wamenkomdigi Ungkap Manfaat Teknologi AI di Perguruan Tinggi
Gubernur yang sepanjang hari sudah menjalani agenda padat, mulai dari penanaman pohon, pemeriksaan kesehatan gratis di SMAN 1 Sampit, hingga membuka Gubernur Cup Zona Barat di Stadion 29 November, tetap menyempatkan diri hadir dalam rakor tersebut meski cuaca hujan deras. Namun kehadirannya justru tak diimbangi komitmen perusahaan.
“Saya malas sebenarnya menyampaikan ini, tapi faktanya yang hadir hanya enam direktur. Sisanya banyak diwakilkan. Kalau merasa bukan direktur, sebaiknya tinggalkan ruangan ini,” tegas Agustiar.
Baca Juga: RSUP Prof Ngoerah Denpasar Bantah Kabar Pencurian Jantung WNA Australia
Menurutnya, ketidakhadiran pimpinan perusahaan mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap pemerintah. Ia menekankan, undangan tersebut ditujukan khusus untuk para direktur, bukan sekadar perwakilan.
“Kalau saya hadir di sini sebagai Gubernur, mestinya direktur juga datang langsung. Jangan sepelekan pemerintah. Saya beri waktu seminggu, perusahaan mana pun yang bandel, terutama soal pajak, akan saya kejar,” ujarnya.
Baca Juga: Dirut FIFA Klarifikasi Berita Soal Rangkap Jabatan Erick Thohir
Gubernur juga menyoroti rendahnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Kalteng. Mulai dari kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR), kewajiban plasma, hingga kontribusi perbaikan jalan yang rusak akibat kendaraan bertonase berat milik perusahaan.
“Bicara CSR sering tidak konsisten, soal plat kendaraan banyak yang pakai plat luar daerah. Apa saya harus tutup jalan provinsi supaya kalian tidak bisa lewat? Jalan rusak, beban anggaran daerah makin berat, sementara keuntungan besar justru kalian bawa keluar Kalteng,” katanya.
Baca Juga: Siasat Pemerintah Agar Kasus Keracunan di Makan Bergizi Gratis Tak Kembali Terulang
Ia menegaskan tidak menuntut hal muluk-muluk dari perusahaan, hanya komitmen nyata untuk mendukung pembangunan daerah.
“Saya tidak bicara masa lalu, saya bicara masa depan. Mari kita jalankan usaha dengan akur, rukun, dan sesuai aturan. Kalau taat regulasi, semua akan berjalan lancar, ekonomi daerah tumbuh, dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” pungkasnya.